http://PJSBABEL.COM (Bangka Belitung) – Fenomena aksi demonstrasi ALMASTER Babel menarik dikaji dari perspektif sosial serta politik karena terdapat kontradiksi antara klaim representasi masyarakat yang terzalimi dengan pengakuan salah satu pentolannya, Natsir, yang secara terbuka mengaku sebagai pelaku penambangan timah ilegal di sekitar Bandara Depati Amir Pangkalpinang.
Di satu sisi, ALMASTER memosisikan diri sebagai representasi masyarakat kecil, khususnya masyarakat penambang, serta membawa isu ketidakadilan dan kepentingan publik. Posisi tersebut secara sosial memberikan mereka legitimasi moral untuk mengkritik pemerintah.
Caption: Dr. Marshal Pratama
Namun, ketika figur yang berada di garis depan gerakan tersebut mengakui dirinya sebagai pelaku aktivitas ilegal yang justru berkaitan dengan persoalan yang mereka perjuangkan, muncul persoalan serius mengenai konsistensi, kredibilitas, dan legitimasi representasi.
Persoalan utamanya bukan semata-mata apakah seorang penambang ilegal masih memiliki hak untuk menyampaikan kritik. Hak menyampaikan pendapat tetap ada. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepentingan pribadi atau kelompok tertentu sedang dinaikkan statusnya menjadi seolah-olah identik dengan kepentingan seluruh rakyat.
Dengan demikian, kasus ini dapat dilihat sebagai krisis representasi. Yakni : Siapa yang sebenarnya diwakili, kepentingan siapa yang diperjuangkan, dan siapa yang pada akhirnya memperoleh manfaat apabila tuntutan tersebut berhasil dipenuhi?
Dalam konteks teori poverty porn Melissa Anne Mascovich, fenomena ini perlu ditempatkan secara hati-hati. Konsep poverty porn pada dasarnya berkaitan dengan representasi kemiskinan dan penderitaan yang dapat dikomodifikasi untuk menghasilkan simpati, perhatian, dukungan, atau sumber daya. Karena itu, tidak cukup bukti untuk langsung menyimpulkan bahwa aksi ALMASTER merupakan poverty porn.
Namun, teori tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk melihat fenomena yang lebih luas, yakni komodifikasi ketertindasan (commodification of grievance). Identitas masyarakat terzalimi dapat menjadi modal simbolik yang menghasilkan legitimasi moral, mobilisasi massa, perhatian publik, akses politik, dan pada akhirnya bargaining power terhadap pemerintah.
Skema yang dapat dibaca adalah :
Penderitaan atau ketidakadilan mengatasnamakan identitas rakyat terzalimi lalu legitimasi moral yang akan mobilisasi tekanan politik sebagai posisi tawar dan berdampak pada potensi keuntungan kebijakan.
Dalam konteks ini, istilah komoditas politik lebih tepat dipahami sebagai political capital atau sumber daya politik daripada langsung disebut sebagai insentif elektoral. Belum tentu terdapat kepentingan pemilu atau perolehan suara.
Namun, secara teoritis, sebuah organisasi yang mampu mengklaim representasi rakyat dapat memperoleh moral leverage dan daya tawar terhadap pemerintah.
Karena itu, pengakuan Natsir sebagai pelaku penambangan ilegal menjadi penting bukan karena pengakuan tersebut otomatis membatalkan seluruh tuntutan ALMASTER, tetapi karena menciptakan potensi conflict of interest dalam representasi.
Publik berhak mempertanyakan apakah tuntutan yang disuarakan benar-benar merupakan kepentingan masyarakat secara luas atau juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan material aktor yang berada di balik gerakan tersebut.
Ukuran yang paling objektif adalah melihat konsistensi tuntutan mereka. Jika mereka mendorong legalisasi pertambangan rakyat yang transparan, adil, berkelanjutan, dan berlaku sama bagi semua pihak, termasuk bersedia menerima penindakan terhadap aktivitas ilegal yang dilakukan oleh anggota atau pengurus mereka sendiri, maka gerakan tersebut masih dapat dipahami sebagai advokasi kebijakan publik.
Sebaliknya, apabila identitas rakyat terzalimi digunakan untuk memperoleh pengecualian terhadap aturan, melindungi kepentingan tertentu, atau menekan pemerintah agar tidak menegakkan hukum terhadap kelompoknya sendiri, maka muncul indikasi bahwa penderitaan dan identitas masyarakat telah berubah menjadi instrumen bargaining politik.
Oleh karena itu, pertanyaan terpenting bukan sekadar Apakah ALMASTER membela rakyat, melainkan Rakyat yang mana, kepentingan yang mana, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung dampaknya, dan apakah para representatif tersebut bersedia tunduk pada aturan yang sama dengan rakyat yang mereka klaim wakili tersebut.
Dengan perspektif tersebut, fenomena ALMASTER lebih tepat dibaca sebagai persoalan legitimasi representasional dan potensi komodifikasi grievance daripada langsung diberi label poverty porn.
Pengakuan terbuka sebagai pelaku penambangan ilegal menjadi sebuah stress test terhadap kredibilitas gerakan, apakah mereka benar-benar memperjuangkan keadilan bagi masyarakat penambang, atau justru menggunakan identitas masyarakat terzalimi sebagai modal sosial-politik untuk memperkuat posisi tawar terhadap pemerintah. (PJS BABEL)
Leave a Reply