Bangka Tengah pjsbabel.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali menjadi sorotan publik, kali ini mencuat dari kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Wilayah Bangka Tengah. Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi tersebut dilaporkan telah meminta sejumlah uang di luar ketentuan kepada warga yang tengah mengurus dokumen kendaraan. Selasa (20/5/2025).
Tuduhan ini datang langsung dari seorang wakil rakyat. Adalah Indrawati SE, anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah, yang membeberkan dugaan pungli tersebut.
Ia mengungkapkan pengalamannya ketika mengurus dokumen kendaraan di Samsat Bateng, di mana salah satu petugas disebut-sebut meminta uang tambahan di luar biaya resmi dengan dalih untuk mempercepat proses pelayanan.
“Ini bukan tentang uangnya, tapi soal integritas pelayanan publik. Kalau saya saja bisa diminta uang seperti itu, bagaimana dengan masyarakat biasa?” ujar Indrawati kepada wartawan.
Menurutnya, tindakan seperti ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pelayanan negara, apalagi dilakukan oleh oknum ASN yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan tugas.
Pernyataan Indrawati tersebut langsung memicu perhatian publik dan memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat, yang selama ini berharap pelayanan publik semakin bersih dan bebas dari praktik menyimpang.
Menanggapi tudingan itu, Kepala UPTB Samsat Bangka Tengah, Rezania Saputra, S.STP., memberikan klarifikasi resmi.
Ia membantah adanya praktik pungli sebagaimana yang dituduhkan, dan menyebut bahwa persoalan ini berakar dari kesalahpahaman antara petugas dan pihak pemohon.
“Setelah kami lakukan penelusuran internal, kami tidak menemukan indikasi pungli. Oknum yang disebut—YD—telah kami mintai keterangan. Dari hasil klarifikasi, tidak ditemukan niat atau tindakan memungut uang secara tidak sah. Ini hanya kesalahpahaman dalam komunikasi,” terang Rezania dalam keterangannya kepada media.
Meski demikian, pihaknya tetap mengambil pelajaran dari kejadian ini.
Rezania memastikan pihaknya terus meningkatkan sistem pengawasan internal dan pelayanan prima sesuai dengan prosedur.
Ia juga mengimbau masyarakat agar berani melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam proses pelayanan.
“Kami terbuka terhadap pengaduan masyarakat, namun kami juga berharap laporan tersebut disertai dengan bukti yang jelas agar bisa ditindaklanjuti secara adil dan tidak mencoreng nama baik institusi secara sepihak,” tegasnya.
Rezania juga menekankan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke kepolisian terkait dugaan pungli tersebut.
Pihak Samsat Bateng, kata dia, akan terus menjaga transparansi dan integritas pelayanan. Seluruh pegawai, menurutnya, telah diberi pemahaman dan pelatihan mengenai pelayanan publik yang profesional dan bebas pungli.
“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan bersih. Jika ada yang melanggar, tentu akan ditindak sesuai aturan. Tapi kita juga harus berhati-hati dalam menyampaikan tuduhan agar tidak menjadi fitnah,” ujarnya.
Sementara itu, masyarakat pun berharap agar insiden ini menjadi momentum untuk perbaikan.
Beberapa warga yang biasa mengurus pajak kendaraan di Samsat Bateng mengaku selama ini belum pernah mengalami pungli secara langsung.
Namun, mereka tetap mendukung adanya kontrol dan pengawasan dari legislatif agar pelayanan publik semakin transparan.
“Kalau memang ada oknum, harus ditindak. Tapi kalau tidak terbukti, jangan sampai rusak citra ASN yang selama ini sudah bekerja baik,” ucap Joni, warga Koba.
Dugaan pungli di Samsat Bateng ini menjadi cermin penting bahwa pengawasan publik dan keterbukaan informasi harus berjalan beriringan.
Baik dari sisi pemerintah sebagai penyedia layanan, maupun dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Sebab, hanya dengan kerja sama dan komunikasi yang sehat, kualitas pelayanan publik bisa meningkat dan kepercayaan rakyat terhadap aparatur negara tetap terjaga. (Red/pjsbabel)
Leave a Reply