Ahmad Nahwani: Keterlibatan Publik Jadi Kunci Masa Depan PLTN di Indonesia
PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, termasuk wacana yang mengemuka di Bangka Belitung, tak bisa dilepaskan dari persoalan lingkungan, kesiapan nasional, serta penerimaan publik. Selasa (10/2/2026)
Hal itu menjadi penekanan utama Dr. Ahmad Nahwani, ST., MT dalam Diskusi Publik bertajuk “Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung: Diskusi Data dan Fakta” yang digelar di Aston Emidary Bangka Hotel dan Conference Center, Pangkalpinang, Sabtu (7/2/2026).
Dalam paparannya mengenai Analisis Dampak Lingkungan PLTN, Ahmad Nahwani menjelaskan bahwa kebijakan energi nasional Indonesia mengalami pergeseran penting. Ia mengingatkan bahwa dalam **PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), nuklir masih ditempatkan sebagai opsi terakhir dalam bauran energi nasional.
Caption: Dr Ahmad Nahwani ST MT, pria kelahiran Belinyu Bangka narasumber Diskusi Publik bertajuk Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung Diskusi Data dan Fakta menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Arya Rezavidi, Aston Emidary Bangka Hotel & Conference Center, Sabtu (7/2/2026)
Namun, arah tersebut berubah dengan lahirnya PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang KEN, yang secara lebih tegas memasukkan energi nuklir sebagai bagian dari kebijakan energi nasional ke depan.
“Perubahan regulasi ini menunjukkan adanya keseriusan negara untuk membuka opsi nuklir. Tetapi perubahan kebijakan saja tidak cukup jika tidak dibarengi kesiapan nasional yang utuh,” ujar pria yang akrab disapa Bang Iwan itu.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan penilaian kesiapan nasional yang mengacu pada 19 aspek, saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada tiga aspek utama. Ketiga aspek tersebut meliputi posisi nasional, manajemen, serta keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder involvement).
Menurut Ahmad Nahwani, dari ketiga aspek yang belum siap tersebut, keterlibatan pemangku kepentingan merupakan aspek yang paling dinamis sekaligus paling krusial.
Pasalnya, aspek ini sangat berkaitan erat dengan opini publik, persepsi risiko, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi nuklir.
“Teknologi nuklir itu bukan hanya persoalan teknis dan keselamatan, tapi juga persoalan kepercayaan. Di sinilah tantangan terbesarnya,” tegasnya.
Caption : Dr Ahmad Nahwani ST MT Narasumber Diskusi Publik saat menyampaikan paparannya di Diskusi Publik bertajuk Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung Diskusi Data dan Fakta, Aston Emidary Bangka Hotel dan Conference Center, Sabtu (7/2/2026)
Ia menilai, selama ini diskursus publik mengenai PLTN masih kerap terjebak pada narasi pro dan kontra yang emosional, tanpa dibarengi pemahaman utuh berbasis data dan fakta ilmiah.
Kondisi ini diperparah oleh minimnya komunikasi publik yang sistematis, terbuka, dan berkelanjutan dari para pemangku kebijakan.
Karena itu, Ahmad Nahwani menekankan pentingnya strategi komunikasi nasional yang lebih masif, transparan, dan inklusif untuk membangun kepercayaan publik dalam jangka panjang.
Caption : Narasumber dan Moderator pose bersama Arya Rezavidi Dewan Pakar METI usai menerima piagam penghargaan
Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek penerima kebijakan, tetapi harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan.
“Kalau bicara PLTN, publik harus diajak bicara dari awal. Bukan setelah semuanya diputuskan,” katanya.
Dalam konteks Bangka Belitung, ia menilai diskusi publik seperti yang digelar saat ini merupakan langkah awal yang penting.
Diskusi semacam ini, kata dia, harus diperbanyak agar masyarakat mendapatkan ruang untuk bertanya, menyampaikan kekhawatiran, sekaligus memahami secara objektif potensi manfaat dan risiko PLTN.
Ahmad Nahwani yang lahir di Belinyu, Kabupaten Bangka, juga menyoroti aspek lingkungan sebagai isu yang tidak bisa ditawar.
Caption: Diskusi Publik bertajuk Memahami Rencana PLTN di Bangka Belitung Diskusi Data dan Fakta, digelar oleh Fokus Babel dan KBO Babel, Aston Emidary Bangka Hotel & Conference Center, Sabtu (7/2/2026)
Analisis dampak lingkungan PLTN, menurutnya, harus dilakukan secara komprehensif, transparan, dan mengikuti standar internasional, mengingat karakteristik wilayah Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan dengan ekosistem pesisir yang sensitif.
“Lingkungan bukan sekadar dokumen AMDAL, tapi komitmen jangka panjang,” ujarnya.
Ia berharap, wacana PLTN di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung, dapat terus dibahas secara rasional, ilmiah, dan terbuka.
Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar berpijak pada kepentingan nasional, keselamatan lingkungan, serta aspirasi masyarakat. (KBO Babel)
Leave a Reply