http://PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Dugaan penelantaran anak yang menyeret salah satu kader Partai Golkar di Kota Pangkalpinang menjadi sorotan publik. Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan bahwa partainya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila kader yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran tersebut.
Kader yang dimaksud berinisial AD diketahui menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Kota Pangkalpinang. Selain itu, ia juga merupakan anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang menjabat sebagai ketua salah satu komisi di lembaga legislatif tersebut.
Nama AD mencuat ke publik setelah muncul laporan dari mantan istrinya terkait dugaan penelantaran anak. Laporan tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan seorang pejabat publik sekaligus pimpinan partai politik di tingkat kota.
Caption : Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani.
Menanggapi polemik tersebut, Hidayat Arsani yang akrab disapa Dayat menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki komitmen kuat untuk menjaga integritas kadernya. Ia menyatakan bahwa partai tidak akan mentoleransi tindakan yang merugikan orang lain, termasuk penelantaran anak apabila terbukti secara hukum.
“Ini sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan partai. Ini urusan pribadi. Mantan istrinya silakan melapor saja ke polisi yang bersangkutan. Kalau terbukti, kita pecat. Selesai,” ujar Dayat kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).
Menurut Dayat, secara prinsip persoalan tersebut merupakan ranah pribadi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, ia menegaskan bahwa partai tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengambil tindakan disipliner jika kadernya terbukti bersalah.
Ia mengatakan Partai Golkar memiliki aturan organisasi yang menuntut setiap kader menjaga nama baik partai, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik.
“Kalau terbukti bersalah dan merugikan orang lain, tidak ada kompromi. Kami akan ambil tindakan tegas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Partai Golkar tidak ingin persoalan pribadi kader berujung pada kerusakan citra partai di mata masyarakat. Menurut Dayat, kepercayaan publik terhadap partai politik sangat bergantung pada integritas dan perilaku para kadernya.
Meski demikian, Dayat juga menekankan bahwa setiap orang harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Ia mengingatkan agar semua pihak menunggu proses hukum berjalan sebelum memberikan penilaian terhadap kasus tersebut.
“Semua harus melalui proses hukum. Kalau memang terbukti, tentu ada konsekuensinya. Tapi kita juga tidak boleh langsung menghakimi sebelum ada keputusan yang jelas,” katanya.
Di sisi lain, pernyataan Dayat mengenai pemisahan antara persoalan pribadi kader dengan kebijakan partai juga memunculkan diskusi di kalangan pemerhati politik. Sejumlah pihak menilai bahwa batas antara kehidupan pribadi seorang kader dengan tanggung jawab politik tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas.
Para pengamat menilai bahwa seorang kader partai, terutama yang memegang jabatan strategis baik di partai maupun di lembaga legislatif, pada dasarnya merupakan representasi partai di ruang publik. Oleh karena itu, perilaku pribadi mereka berpotensi memengaruhi citra partai di mata masyarakat.
Dalam konteks ini, sejumlah pihak mempertanyakan apakah partai politik telah memiliki mekanisme internal yang cukup kuat untuk menilai dan menindak kader yang tersandung persoalan moral maupun etika.
Beberapa kalangan menilai partai politik seharusnya tidak hanya fokus pada pelanggaran hukum formal, tetapi juga memiliki standar etika yang jelas bagi para kadernya. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.
Terlepas dari perdebatan tersebut, Dayat Arsani kembali menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan memberikan toleransi terhadap kader yang terbukti melakukan pelanggaran serius.
“Salah, terbukti dan merugikan orang maupun negara, tidak ada tawar-menawar. Dipecat,” tegasnya kembali.
Ia juga mengingatkan seluruh kader Partai Golkar di Bangka Belitung untuk menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, posisi sebagai kader partai dan pejabat publik menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar dibandingkan masyarakat pada umumnya.
Dayat menilai bahwa integritas kader merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
“Kita ingin kader-kader Golkar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Kalau ada yang melakukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan tegas,” ujarnya.
Ia berharap persoalan yang saat ini mencuat dapat diselesaikan secara objektif melalui proses hukum yang berlaku. Dengan demikian, kebenaran dari dugaan tersebut dapat terungkap secara jelas.
Selain itu, keputusan yang diambil oleh partai nantinya juga dapat memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
Kasus dugaan penelantaran anak yang menyeret Ketua Golkar Pangkalpinang ini kini menjadi perhatian publik di Bangka Belitung. Masyarakat menunggu bagaimana perkembangan proses hukum terhadap laporan yang telah muncul serta langkah yang akan diambil oleh Partai Golkar apabila dugaan tersebut terbukti.
Di tengah sorotan publik, kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa integritas pribadi para pejabat publik memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan pemerintahan. (Abdul Hamid/KBO Babel)
Leave a Reply