Bangka Selatan Pjsbabel.com ,— Undangan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan yang ditujukan kepada insan pers untuk menghadiri rapat pembahasan dana publikasi, justru berakhir ricuh dan menimbulkan kekecewaan mendalam, Rabu (09/07/2025).
Rapat yang dijadwalkan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Basel itu sedianya menjadi forum komunikasi antara legislatif dan media. Namun, begitu para jurnalis hadir di lokasi, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit: rapat ditunda secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kondisi tersebut sontak memicu ketegangan antara awak media dengan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Basel, Hamdan, yang menjadi penanggung jawab utama undangan tersebut. Beberapa jurnalis terlihat meluapkan kekesalan mereka, menilai sikap ini sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi pers.
“Kami datang atas undangan resmi. Sudah menyisihkan waktu, bahkan meninggalkan peliputan lain. Tapi malah diberi pengumuman mendadak tanpa alasan yang jelas. Ini penghinaan terhadap profesi kami,” ucap salah satu jurnalis lokal yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah wartawan yang hadir menyebut bahwa insiden ini menunjukkan lemahnya komunikasi dan manajemen agenda di internal DPRD. Mereka mempertanyakan mengapa undangan bisa dilayangkan jika ternyata pihak DPRD tidak siap atau tidak berkomitmen terhadap pertemuan tersebut.
“Ini bukan masalah jadwal semata. Ini soal komitmen dan penghargaan terhadap pers,” ujar jurnalis lainnya dengan nada kecewa.
Beberapa awak media juga menganggap bahwa insiden ini bisa menjadi pertanda bahwa DPRD Bangka Selatan belum sepenuhnya memahami pentingnya menjalin hubungan yang harmonis dan profesional dengan media massa sebagai mitra demokrasi.
Menanggapi kericuhan tersebut, hingga berita ini ditulis, pihak DPRD Bangka Selatan maupun Sekwan Hamdan belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan penundaan atau permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Kekecewaan yang dirasakan insan pers tidak hanya sebatas pada waktu yang terbuang. Lebih dari itu, ada rasa tidak dihargai dan kehilangan martabat yang begitu kuat. Media yang selama ini berperan penting dalam menyebarkan informasi publik dan mengawal jalannya roda pemerintahan, merasa dilecehkan oleh institusi yang seharusnya menjunjung tinggi keterbukaan.
Beberapa Wartawan lokal yang turut hadir,kami tidak menuntut yang macam-macam. Kami hanya ingin diperlakukan secara profesional dan setara sebagai mitra kerja yang memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, khususnya lembaga legislatif, untuk lebih memperhatikan komunikasi dan tata kelola hubungan dengan insan pers. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, sinergi antara pemerintah dan media bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Jika tidak segera ditangani secara bijak dan terbuka, insiden semacam ini bisa menurunkan citra DPRD di mata publik dan memperlebar jurang antara pemerintah dan media. (Red/Pjsbabel)
Leave a Reply