PJSBABEL.COM

PRO JURNALISMEDIA SIBER BANGKA BELITUNG

Dana Pasar Pangkalpinang Disorot, Kepala UPT dan Tiga Pegawai Dipanggil Penyidik Tipikor

http://PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) , – Dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan pasar di Kota Pangkalpinang mulai memasuki babak baru. Empat pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, termasuk Kepala UPT Pasar Setya Putra, dikabarkan telah dipanggil penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Pangkalpinang untuk dimintai keterangan.

Pemanggilan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan pengelolaan uang sewa kios, retribusi pasar, serta sejumlah pungutan terhadap pedagang yang selama ini menjadi sorotan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim media, empat pegawai yang disebut telah dipanggil masing-masing Kepala UPT Pasar Setya Putra, Bendahara UPT Pasar Nopi Sansia, serta dua pegawai lainnya, Diana dan Julizar alias Jo.

Caption: Praptok, Muzayin, Jumali, Firman, dan Jo

Keempat aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Pangkalpinang itu disebut dipanggil secara terpisah guna dimintai keterangan terkait pengelolaan keuangan pasar.

Informasi pemanggilan tersebut menjadi perhatian lantaran sebelumnya mencuat berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan uang pasar, mulai dari uang sewa kios yang diduga tidak disetorkan ke kas daerah, retribusi pedagang, hingga pungutan yang dipersoalkan sejumlah pedagang.

Saat dikonfirmasi tim media dari Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Bangka Belitung melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/11/2026), Kepala UPT Pasar Setya Putra tidak memberikan jawaban substantif.

Ketika ditanya apakah dirinya bersama tiga pegawai lainnya, yakni Julizar, Diana dan Bendahara Nopi Sansia, telah dipanggil penyidik Tipikor Polresta Pangkalpinang, Setya hanya membalas pesan singkat, “Dari media yang nama eh Yudit”.

Jawaban tersebut tidak menjelaskan substansi pertanyaan yang disampaikan wartawan. Setelah itu, Setya tidak lagi memberikan tanggapan meskipun pesan konfirmasi telah dikirim sekitar pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, Julizar ketika dikonfirmasi mengenai informasi pemanggilan dirinya oleh penyidik Tipikor hanya menjawab singkat, “Memang sudah“.

Adapun Nopi Sansia dan Diana belum memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan terkait informasi pemanggilan tersebut.

Terpisah, Kasi Humas Polresta Pangkalpinang, Ipda Teddy Asikin, saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026), menyampaikan bahwa dirinya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan jajaran Reskrim untuk memastikan informasi tersebut.

“Makasih infonya, nanti saya tanya dulu sama Reskrim perihal info ini,” ujarnya singkat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari penyidik Tipikor Polresta Pangkalpinang mengenai status dan materi pemeriksaan terhadap para pegawai UPT Pasar tersebut.

Caption : Bukti percakapan via WhatsApp

Berawal dari Pemutakhiran Data Pedagang

Dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan pasar ini mulai mencuat setelah Kepala UPT Pasar yang baru, Setya Putra, melakukan pemutakhiran data pedagang di sejumlah pasar di Kota Pangkalpinang.

Pendataan tersebut dilaksanakan menyusul terbitnya Surat Edaran Nomor 902 Tahun 2026 tertanggal 10 Agustus 2026 yang ditandatangani Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Muhammad Yasin.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada asosiasi, paguyuban, dan koperasi pedagang pasar agar dilakukan pendataan ulang terhadap pedagang di Pasar Ratu Tunggal, termasuk kawasan Basement Ramayana, Pasar Pagi Kampung Melayu, Pasar Parit Lalang, dan Pasar Rumput.

Proses pendataan yang berlangsung pada 18 hingga 24 Agustus 2026 itu disebut membuka sejumlah persoalan dalam administrasi dan pengelolaan keuangan pasar.

Di antaranya dugaan pungutan dalam proses balik nama kios, pembayaran sewa tahunan yang tidak disertai bukti pelunasan, hingga adanya pedagang yang mengaku sudah membayar kewajibannya, tetapi dalam data UPT Pasar masih tercatat menunggak.

Persoalan yang lebih serius muncul ketika sejumlah pembayaran yang diakui telah dilakukan pedagang diduga tidak tercatat sebagai penerimaan dalam kas Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan data yang dihimpun sejumlah media, dugaan ketidakberesan tersebut terjadi dalam kurun waktu 2024, 2025 hingga pertengahan 2026, dengan nilai yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah bahkan berpotensi miliaran rupiah apabila seluruh temuan dapat diverifikasi.

Dugaan Uang Sewa Rp87,7 Juta Tak Disetorkan

Salah satu temuan yang menjadi perhatian berkaitan dengan aktivitas juru pungut bernama Muzayyin di Pasar Parit Lalang dan Pasar Ratu Tunggal Kemangi.

Berdasarkan data dan keterangan sejumlah pedagang, terdapat dugaan pembayaran uang sewa kios selama tiga tahun, yakni 2024, 2025 dan 2026, yang belum tercatat masuk ke kas daerah.

Di Pasar Parit Lalang, tiga pedagang berinisial Rus, Pr Nv, dan Mnr yang menyewa kios berukuran 2,5 x 3 meter mengaku telah membayar uang sewa masing-masing sebesar Rp3.100.000 setiap tahun.

Dengan demikian, total pembayaran ketiga pedagang selama tiga tahun mencapai Rp27.900.000.

Namun, berdasarkan data UPT Pasar yang diperoleh tim media, ketiganya justru masih tercatat memiliki tunggakan sewa kios untuk periode 2024 hingga 2026.

Temuan serupa disebut terjadi di kawasan Pasar Ratu Tunggal Kemangi.

Seorang pedagang berinisial Jun mengaku telah membayar sewa kios tahun 2026 sebesar Rp2.600.000. Akan tetapi, namanya disebut tidak tercatat dalam daftar pedagang UPT Pasar sehingga pembayaran tersebut dipertanyakan pencatatannya.

Pedagang lainnya berinisial Is juga mengaku telah membayar uang sewa sebesar Rp3.900.000 untuk tiga los. Namun, berdasarkan data yang diperoleh media, pembayaran tersebut belum tercermin dalam administrasi pelunasan dan yang bersangkutan masih tercatat menunggak selama satu tahun.

Caption : Ilustrasi Ai

Secara keseluruhan, data yang dihimpun menunjukkan tunggakan pedagang di Pasar Kemangi yang berada dalam wilayah pungutan Muzayyin mencapai Rp59.800.000 dari 11 pedagang.

Jika digabungkan dengan temuan di Pasar Parit Lalang, nilai pembayaran yang dipersoalkan mencapai Rp87.700.000.

Angka tersebut merupakan akumulasi pembayaran yang menurut pengakuan pedagang telah diserahkan, tetapi dalam data administrasi pasar masih tercatat sebagai tunggakan. Persoalan inilah yang perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terjadi kesalahan administrasi, kelalaian penyetoran, atau terdapat dugaan perbuatan melawan hukum.

Pedagang Mengaku Diminta Uang Balik Nama Kios

Selain persoalan uang sewa, dugaan pungutan di luar ketentuan juga mencuat di kawasan Blok C Basement Ramayana Pangkalpinang.

Seorang pedagang berinisial Jd mengaku diminta membayar Rp500.000 untuk mengurus proses balik nama kios yang sebelumnya ditempati pedagang lain.

Menurut pengakuannya, uang tersebut diminta oleh Suprapto, yang disebut bertugas sebagai juru pungut di kawasan Basement Ramayana.

Jd juga mengaku telah membayar uang sewa tahunan kios melalui petugas tersebut untuk tahun 2024. Namun, berdasarkan data yang diperoleh tim media, namanya masih tercatat sebagai pedagang yang menunggak pembayaran.

Pengakuan serupa datang dari pedagang lain di Blok C yang mengaku diminta uang sebesar Rp300.000 untuk proses balik nama kios dengan alasan biaya meterai. Namun, menurut pedagang tersebut, uang meterai masih diminta secara terpisah.

Sejumlah pedagang lainnya juga mengaku diminta membayar hingga Rp500.000 untuk keperluan yang sama.

Padahal, berdasarkan keterangan Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Erika Handoko, dalam konfirmasi pemberitaan pada 28 Agustus 2026, proses balik nama kios cukup dilakukan melalui surat pemberitahuan kepada dinas.

Selanjutnya, dinas akan meneruskan informasi kepada UPT Pasar mengenai perubahan pedagang yang menempati kios tersebut.

Adapun persyaratan administrasi yang disampaikan adalah dua lembar meterai Rp10.000 untuk dokumen perjanjian yang dipegang masing-masing pihak.

Jika keterangan tersebut menjadi acuan prosedur resmi, maka muncul pertanyaan besar mengenai dasar permintaan uang ratusan ribu rupiah kepada para pedagang.

Siapa yang menetapkan pungutan tersebut? Ke mana uangnya disetorkan? Dan apakah terdapat dasar hukum maupun aturan resmi yang mengatur pungutan dimaksud?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak UPT Pasar maupun Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.

Tunggakan Blok C Basement Ramayana Capai Rp741,8 Juta

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah data tunggakan pedagang di Blok C Basement Ramayana Pangkalpinang.

Berdasarkan data yang diterima tim media, terdapat sekitar 135 kios dengan nilai tunggakan yang tercatat mencapai Rp741.800.000 di bawah wilayah pungutan juru pungut Suprapto.

Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, terutama untuk memastikan rincian tunggakan, riwayat pembayaran, bukti penerimaan uang dari pedagang, serta kesesuaian dengan pembukuan resmi pemerintah daerah.

Apabila benar terdapat pembayaran pedagang yang telah diterima petugas tetapi tidak disetorkan atau tidak dicatat dalam kas daerah, persoalan tersebut tentu tidak dapat dipandang sekadar sebagai kesalahan administrasi biasa.

Diperlukan penelusuran menyeluruh terhadap alur penerimaan, pencatatan, penyetoran, hingga pertanggungjawaban keuangan UPT Pasar.

Percakapan Mantan Kepala Pasar dan Dugaan Transaksi ke Rekening Pribadi

Temuan lain yang juga menjadi sorotan berkaitan dengan dugaan transaksi uang sewa lahan yang melibatkan mantan Kepala Pasar, Firmansyah.

Tim media memperoleh tangkapan layar percakapan WhatsApp tertanggal 4 Agustus 2025 antara Firmansyah dan seseorang berinisial Pot, yang disebut merupakan anak buah seorang pedagang berinisial Ac.

Dalam percakapan tersebut, Firmansyah menghitung biaya sewa lahan yang telah dibangun sendiri oleh pihak Ac.

Perhitungan yang tertulis dalam percakapan itu adalah:

7,5 meter x 15 meter x Rp150.000 per meter = Rp16.875.000.

Dalam percakapan tersebut, Firmansyah disebut meminta agar uang pembayaran diberikan kepadanya untuk kemudian diurus atas nama Ferdinan.

Ketika tangkapan layar percakapan itu diperlihatkan kepada Ac, yang bersangkutan membenarkan bahwa Pot merupakan anak buahnya dan pembayaran tersebut pernah dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi.

“Pot benar anak buah saya itu, seingat saya baru sekali, itu saja sudah lupa, untung masih simpan chatnya. Saya buat (bangun sendiri), bayarnya saya transfer pribadi, itupun saya tidak ingat,” jelas Ac.

Namun, Ac tidak menyebutkan secara terbuka nama pemilik rekening yang menerima transfer tersebut.

Penelusuran lebih lanjut berdasarkan data pedagang yang diperoleh tim media juga menemukan bahwa kios atau lahan yang dimaksud beserta nama pemiliknya disebut tidak tercantum dalam daftar pedagang Pasar Keranas Pangkalpinang.

Selain itu, pembayaran sebesar Rp16.875.000 tersebut juga tidak ditemukan dalam data penerimaan kas daerah yang diperoleh tim media.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penarikan uang sewa, legalitas pemanfaatan lahan, kewenangan pihak yang menerima pembayaran, serta mekanisme penyetoran uang tersebut ke kas pemerintah daerah.

Apabila transaksi tersebut benar terjadi sebagaimana tergambar dalam percakapan dan pengakuan pedagang, maka perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur pengelolaan aset dan penerimaan daerah.

Menunggu Penjelasan dan Penelusuran Aparat Penegak Hukum

Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan keuangan pasar Pangkalpinang bukan hanya menyangkut satu atau dua transaksi.

Ada sejumlah persoalan yang perlu dijawab secara transparan, mulai dari pembayaran sewa kios yang masih tercatat menunggak, dugaan pungutan balik nama, besarnya akumulasi tunggakan, hingga transaksi sewa lahan yang disebut dilakukan melalui rekening pribadi.

Apakah seluruh persoalan tersebut berkaitan satu sama lain atau merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, tentu menjadi ranah pemeriksaan dan pendalaman aparat penegak hukum.

Tim media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Namun, hingga berita diterbitkan, Kepala UPT Pasar Setya Putra, Bendahara Nopi Sansia, Diana, maupun mantan Kepala Pasar Firmansyah belum memberikan penjelasan substantif atas berbagai temuan tersebut.

Juru pungut Muzayyin dan Suprapto juga belum memberikan keterangan yang dapat menjelaskan dugaan pembayaran sewa maupun pungutan yang disampaikan sejumlah pedagang.

Sementara itu, pihak Polresta Pangkalpinang melalui Kasi Humas Ipda Teddy Asikin masih menyampaikan akan melakukan pengecekan kepada jajaran Reskrim.

Masyarakat, khususnya para pedagang pasar, tentu berharap persoalan ini ditelusuri secara profesional, transparan, dan menyeluruh.

Sebab, uang sewa kios dan retribusi yang dibayarkan pedagang merupakan bagian dari penerimaan yang harus dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Jika ditemukan adanya penyimpangan, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Kini publik menunggu: ke mana sebenarnya aliran uang sewa dan retribusi pasar Pangkalpinang selama ini, dan apakah seluruh penerimaan tersebut benar-benar masuk ke kas daerah?

Meskipun demikian, redaksi jejaring media KBO Babel memberikan kesempatan ruang hak jawab kepada seluruh nama yang disebut untuk memberikan klarifikasi, termasuk mantan Kepala Pasar Firmansyah, Muzayyin, dan Suprapto. (Budi Yanto/KBO Babel)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *