PJSBABEL.COM

PRO JURNALISMEDIA SIBER BANGKA BELITUNG

Usai Dakwaan JPU, Kuasa Hukum Terdakwa Korupsi MOT RSUD Soekarno Ajukan Eksepsi

http://PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Sidang perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Bangka Belitung digelar di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Kelas 1A, Senin (16/11/2026).

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka dimulai pukul 10.00 WIB di Ruang Garuda. Sidang dipimpin Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim.

Caption : Tim kuasa hukum terdakwa Hendy yakni Hangga Oktafandany, S.H., Tanwin, S.H., dan Dr. Wari Kartika Sari, S.H.

Perkara tersebut terkait pengadaan Alkes MOT Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBD Pemprov Bangka Belitung atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai sekitar Rp5,7 miliar. Dalam persidangan perdana jaksa penuntut mendakwa tiga terdakwa yakni Hen, AH dan AY.

Hadir dalam persidangan tim kuasa hukum terdakwa Hendy yakni Hangga Oktafandany, S.H., Tanwin, S.H., dan Dr. Wari Kartika Sari, S.H. termasuk penasihat hukum dari 2 terdakwa lainnya turut hadir.

Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum Kejari Bangka membacakan dakwaan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Babel TA 2021 senilai Rp5,7 miliar.

Selain itu, JPU menguraikan kronologi pengadaan berawal dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 443/104/031/RSUD/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 dan Kontrak Nomor 445/001/03.1/RSUP/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021.

PT Bakti Wira Husada ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, dengan Direktur Utama AY sebagai penyedia. Perusahaan tersebut didukung PT Redosco Pranadita yang dipimpin Hendy anak dari Hartono berdasarkan Akta Notaris Iin Titin Rohani, S.H., http://M.Kn. Nomor 5 tanggal 17 Februari 2020.

Dukungan itu dituangkan dalam surat PT Bakti Wira Husada Nomor 140/UM/BWH/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan surat dukungan PT Redosco Pranadita Nomor 215/RBJ/SD.11/VI/21/AA/JL tanggal 11 Juni 2021.

Adapun pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah saksi AH berdasarkan SK Pengguna Anggaran Dinkes Babel Nomor 188.4/110/DK tanggal 10 Februari 2021. Ketiga terdakwa didakwa dalam berkas terpisah.

JPU mendakwa, pada periode 12 Juli hingga 20 Desember 2021 di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno di Jalan Sungailiat Desa Air Anyir Bangka, para terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum.

Terdakwa AY sebagai penyedia bersama Hendy sebagai perusahaan pendukung dan AH sebagai PPK diduga melaksanakan pengadaan MOT dengan menggunakan spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Hendy.

Padahal, menurut dakwaan, penyusunan perencanaan, spesifikasi teknis, KAK dan HPS seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab PPK, bukan pihak penyedia.

Perbuatan tersebut didakwa melanggar ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Usai pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menanggapi.

Menanggapi dakwaan tersebut, penasihat hukum terdakwa meminta waktu untuk mengajukan keberatan. Ketiga kuasa hukum sepakat minta waktu satu minggu untuk melakukan perlawanan atas dakwaan.

Majelis Hakim menyepakati sidang lanjutan dengan agenda eksepsi akan digelar pada Jumat, 20 November 2026 pukul 08.30 WIB. Pantauan di lokasi, suasana sidang terlihat sepi pengunjung.

Sementara Hangga SH tim kuasa hukum terdakwa mengapresiasi digelarnya sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Modular Operating Theatre (MOT) RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Babel.

“Hari ini sudah pembacaan dakwaan dari JPU. Sebenarnya kami berterima kasih dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan pada akhirnya perkara ini disidang. Artinya kita akan mendapatkan kepastian hukum,” ujar Hangga usai sidang di PN Sungailiat, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, perkara tersebut sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

“Ini kan perkaranya udah larut-larut, tahunan. Udah lama. Mudah-mudahan sekarang apa yang ditunggu sudah jalan,” katanya.

Untuk agenda selanjutnya, pihak kuasa hukum akan mengajukan eksepsi atau perlawanan atas dakwaan JPU.

“Di agenda berikutnya, di hari Jumat kami akan mengajukan perlawanan untuk mendudukkan masalahnya dari versi kami. Kira-kira hari ini versi JPU seperti ini dakwaannya,” tutup Hangga.

Sidang lanjutan dengan agenda eksepsi dijadwalkan Jumat, 20 November 2026 pukul 08.30 WIB. (Budi Yanto/KBO Babel)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *