Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bangka Barat » APBN untuk Nelayan, Tapi Siapa yang Menikmatinya? Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi Jadi Sorotan

APBN untuk Nelayan, Tapi Siapa yang Menikmatinya? Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi Jadi Sorotan

  • account_circle Budiyanto
  • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
  • visibility 1
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

http://PJSBABEL.COM (MENTOK, BANGKA BARAT) — Program solar bersubsidi yang seharusnya menjadi penyelamat bagi nelayan kecil justru kini menjadi sumber keresahan di Kampung Limbung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat.

Di tengah tingginya biaya operasional melaut dan ketidakpastian hasil tangkapan, nelayan mengeluhkan dugaan ketidaktepatan penyaluran BBM subsidi di SPDN setempat. Minggu (14/6/2026)

Keluhan yang berkembang bukan lagi sekadar soal sulit mendapatkan solar. Masyarakat mulai mempertanyakan kemungkinan adanya penyimpangan distribusi yang berpotensi mengalihkan hak nelayan kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi negara.

Sejumlah warga mengaku melihat adanya pihak-pihak yang diduga bukan nelayan namun tetap dapat memperoleh solar bersubsidi. Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar masalah administrasi, melainkan dapat masuk ke ranah pelanggaran hukum yang merugikan negara sekaligus mengorbankan masyarakat kecil.

“Yang kami pertanyakan, kenapa ada yang bukan nelayan bisa mendapatkan solar, sementara kami yang benar-benar menggantungkan hidup dari laut justru sering kesulitan?” ujar seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Pertanyaan tersebut sangat beralasan. Sebab, berdasarkan kebijakan pemerintah, BBM bersubsidi merupakan barang yang pendistribusiannya diatur secara ketat dan hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu yang berhak menerima, termasuk nelayan kecil yang memenuhi persyaratan.

Apabila terdapat pihak yang tidak berhak namun menikmati solar subsidi, atau terdapat oknum yang sengaja memfasilitasi penyaluran kepada pihak yang tidak sesuai peruntukan, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pasal 55 UU Migas secara tegas mengatur bahwa setiap penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Tidak hanya itu, keresahan nelayan juga muncul terkait dugaan ketidakjelasan takaran solar yang diterima. Warga mengaku sering memperoleh BBM sekitar 15 hingga 16 liter, namun tidak mengetahui secara pasti apakah jumlah tersebut telah sesuai dengan hak yang semestinya mereka terima.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai alat ukur yang digunakan dalam penyaluran BBM. Apakah alat tersebut telah ditera dan ditera ulang sesuai ketentuan metrologi legal? Apakah pengawasannya berjalan sebagaimana mestinya?

Jika ditemukan penggunaan alat ukur yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai ketentuan tera, maka hal tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang mengatur kewajiban penggunaan alat ukur yang telah disahkan demi melindungi hak konsumen dan masyarakat.

Bagi nelayan, persoalan ini bukan sekadar selisih satu atau dua liter. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, setiap liter solar memiliki arti penting bagi keberlangsungan usaha mereka.

Tanpa solar, kapal tidak berlayar. Tanpa melaut, tidak ada ikan yang dibawa pulang. Dan tanpa hasil tangkapan, dapur keluarga nelayan terancam tidak mengepul.

“Kalau kami tidak dapat solar, kami tidak bisa bekerja. Kalau tidak bekerja, anak dan istri kami makan apa?” kata seorang nelayan dengan nada kecewa.

Ironisnya, subsidi yang berasal dari uang rakyat melalui APBN justru diduga tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut. Apabila dugaan ini benar, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga nelayan kecil yang setiap hari mempertaruhkan keselamatan di laut demi mencari nafkah.

Karena itu, masyarakat mendesak Pertamina, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, aparat penegak hukum, serta instansi pengawas terkait untuk segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap sistem distribusi solar bersubsidi di SPDN Kampung Limbung.

Pemeriksaan dinilai perlu dilakukan terhadap data penerima BBM subsidi, mekanisme penyaluran, volume distribusi, legalitas alat ukur, hingga kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan yang menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran.

Masyarakat menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administrasi semata. Negara harus hadir memastikan bahwa setiap tetes solar subsidi benar-benar sampai kepada nelayan yang berhak menerimanya.

Sebab jika subsidi negara justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, sementara nelayan kecil harus antre, kesulitan melaut, dan kehilangan penghasilan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya persoalan distribusi BBM, melainkan keadilan sosial yang menjadi amanat konstitusi.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah nyata dari pihak-pihak terkait untuk menjawab berbagai dugaan dan keluhan yang berkembang di tengah nelayan Kampung Limbung. (KBO Babel)

  • Penulis: Budiyanto

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Monasit dan Mimpi Thorium: Dari Puing Korupsi Timah Menuju Kedaulatan Energi Bersih Indonesia

    Monasit dan Mimpi Thorium: Dari Puing Korupsi Timah Menuju Kedaulatan Energi Bersih Indonesia

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle rikky fermana
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Oleh: GUID CARDI (Institut Pahlawan 12 Bangka & AIPI Bangka Belitung) Babel – Di jantung kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, tersembunyi sebuah ironi yang mungkin menentukan masa depan energi kita. Sementara pemberitaan fokus pada kerugian negara Rp 300 triliun dari korupsi timah, ada harta karun lain yang terungkap: monasit, mineral tanah jarang yang mengandung […]

  • Berkas P21, Polda Babel Segera Limpahkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Babar Ke Kejati Babel

    Berkas P21, Polda Babel Segera Limpahkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Babar Ke Kejati Babel

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 0
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (Pangkalpinang) -!Kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalahgunaan dana hibah KONI Kabupaten Bangka Barat memasuki babak baru. Dua tersangka dikasus yang merugikan negara 800 juta lebih ini akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Ps. Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Babel Kompol Fatah Meilana, SIK, MH mengungkapkan berkas kedua tersangka kasus korupsi dana hibah […]

  • Tak Sekadar Wacana, Eka Mulya Putra Resmi Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polda Babel

    Tak Sekadar Wacana, Eka Mulya Putra Resmi Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polda Babel

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 0
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pernyataan Direktur Utama PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (BUMD Babel), Eka Mulya Putra, untuk menempuh jalur hukum atas rangkaian pemberitaan yang menjadi objek sengketa di Dewan Pers ternyata bukan sekadar wacana. Pada Selasa (14/7/2026) pagi, Eka Mulya Putra secara resmi mendatangi Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pencemaran nama […]

  • Puluhan Ponton Tower Menjara Kawasan Puri Ansel, Nama Agus dan Bombom Muncul

    Puluhan Ponton Tower Menjara Kawasan Puri Ansel, Nama Agus dan Bombom Muncul

    • calendar_month Minggu, 5 Okt 2025
    • account_circle Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber
    • visibility 0
    • 0Komentar

    SUNGAILIAT PJSBABEL.COM — Aktivitas penambangan timah ilegal jenis tower gerbok sebanyak 30 unit di kawasan perairan Puri Ansel, Lingkungan Muara Nelayan 1-2, Kelurahan Sungailiat, Kabupaten Bangka, terus beroperasi. Kendati sering dilakukan penertiban oleh aparat dari Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Bangka. Aktivitas tersebut kembali beroperasi, minggu (05/10.2025) dinihari. Dari informasi di lapangan ada […]

  • Mahalnya B1 KWK Harga Demokrasi di Pangkalpinang: Antara Cuan, Kursi, dan Kepalsuan Politik (Opini)

    Mahalnya B1 KWK Harga Demokrasi di Pangkalpinang: Antara Cuan, Kursi, dan Kepalsuan Politik (Opini)

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Oleh : Adinda Putri Nabiilah, SH.,C.IJ.,C.PW Pangkalpinang – Pilkada ulang Pangkalpinang 2025 semakin mendekati babak penentuan. Para bakal calon wali kota (cawako) dan wakil wali kota (cawawako) kini saling berpacu bukan hanya dalam adu gagasan atau jejak rekam, tapi juga dalam penggalangan “amunisi” untuk memperebutkan surat sakti: B1 KWK dari partai politik. Surat ini menjadi […]

  • Nuklir Bukan Lagi Sekadar Wacana, Pemerintah Matangkan Kajian PLTN dengan Fokus Keselamatan

    Nuklir Bukan Lagi Sekadar Wacana, Pemerintah Matangkan Kajian PLTN dengan Fokus Keselamatan

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 1
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (JAKARTA) , — Wacana PLTN di Indonesia kembali menguat seiring dorongan pemerintah menjadikan energi nuklir sebagai penopang ketahanan listrik jangka panjang. Proyek ini belum masuk tahap pembangunan, tetapi pemerintah sudah menyiapkan kajian lokasi, pilihan teknologi, dan skema pengawasan yang lebih ketat. Isunya bukan sekadar menambah sumber listrik. PLTN di Indonesia berkaitan langsung dengan target […]

expand_less