Absen di Paripurna HUT ke-26 Babel, Wakil Rakyat Dikecam Tokoh Presidium: Jangan Lupa Sejarah!
- account_circle Budiyanto
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
http://PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Ketidakhadiran sejumlah anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Rapat Paripurna Istimewa memperingati HUT ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuai gelombang Minggu (22/11/2026)
Setelah sebelumnya mendapat sorotan tajam dari Agus Adaw, salah satu tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini sejumlah tokoh masyarakat, presidium, hingga kalangan akademisi turut menyampaikan kekecewaan mereka.

Caption: Paripurna HUT ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, absennya anggota DPR, DPD RI dan sebagian dari anggota DPRD Babel, Sabtu (21/11/2026).
Mereka menilai ketidakhadiran para wakil rakyat dalam momentum bersejarah tersebut bukan sekadar persoalan kehadiran dalam sebuah agenda seremonial, melainkan menyangkut etika, penghormatan terhadap sejarah, serta tanggung jawab moral kepada masyarakat yang telah memberikan mandat politik.
Sobri, salah satu tokoh Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara tegas menyampaikan kekecewaannya terhadap para wakil rakyat yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Menurutnya, para anggota legislatif seharusnya memahami bahwa keberadaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lahir begitu saja. Ada perjuangan panjang, pengorbanan, dan kerja keras para tokoh serta elemen masyarakat hingga provinsi ini berdiri.
“Sungguh kami kecewa kepada wakil rakyat yang dimandatkan oleh rakyat Babel sebagai anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Babel tidak hadir di paripurna. Jelas masyarakat Babel kecewa dengan mereka. Mereka tidak tahu diri kalau tidak ada provinsi, sudah pasti mereka tidak menjadi anggota legislatif,” ujar Sobri.

Caption: Eddy Supriyadi, Akademisi Uniper Babel
Kritik serupa disampaikan Eddy Supriyadi, akademisi dari Uniper. Ia menilai ketidakhadiran para wakil rakyat dalam peringatan hari lahir provinsi merupakan contoh yang tidak baik bagi generasi mendatang.
Eddy mengingatkan bahwa momentum HUT provinsi semestinya menjadi kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menghormati sejarah dan menghargai perjuangan para pendiri Babel.
“Ini menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi kita mendatang. Seharusnya mereka harus hadir menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengorbanan para tokoh masyarakat, pejuang, elemen masyarakat lainnya yang sudah berjuang mengorbankan waktu, materi dan lainnya demi lahirnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sikap mereka kurang baik,” ujar Eddy.
Sementara itu, Quid Cardi, akademisi sekaligus tokoh masyarakat Belitung, juga melontarkan sindiran keras. Ia mempertanyakan sikap para wakil rakyat yang dinilai tidak menunjukkan penghormatan terhadap momentum sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Caption: Sobri, Tokoh Presidium Bangka Belitung
“Boleh kalau saya katakan, barangkali karena merasa tidak berjuang dan kursi yang didapatkan dari membeli suara, jadi merasa tidak perlu hadir di paripurna HUT ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini contoh yang tidak baik bagi generasi muda dan masyarakat kita. Maka itu menjadi pelajaran yang berharga bagi masyarakat kita untuk memikirkan kembali memilih mereka jika mencalonkan diri sebagai wakil rakyat,” sindir Quid.
Pernyataan ketiga tokoh tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ketidakhadiran para legislator bukan lagi sekadar menjadi perbincangan di lingkungan pemerintahan dan parlemen, tetapi telah menyentuh kekecewaan publik.
Bagi masyarakat, jabatan sebagai wakil rakyat bukan hanya tentang menduduki kursi parlemen, menikmati fasilitas negara, atau menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Ada tanggung jawab moral untuk menghargai sejarah, menghormati perjuangan pendahulu, serta menjaga kepercayaan masyarakat yang telah memilih mereka.
Para tokoh masyarakat Babel pun menyampaikan pesan tegas agar masyarakat menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi dalam menentukan pilihan pada pemilihan legislatif mendatang.
Sebab, menjadi wakil rakyat bukan semata-mata soal bagaimana seseorang mendapatkan kursi kekuasaan, tetapi juga bagaimana ia menghargai sejarah dan menunjukkan tanggung jawab ketika rakyat serta daerah yang diwakilinya sedang memperingati momentum bersejarah.
Jangan sampai para wakil rakyat hanya ingat kepada masyarakat ketika membutuhkan suara dalam pemilu, tetapi justru absen ketika daerah dan rakyatnya sedang memperingati hari kelahirannya. (Sinyu Pengkal/KBO Babel)
- Penulis: Budiyanto

Saat ini belum ada komentar