PJSBABEL.COM

PRO JURNALISMEDIA SIBER BANGKA BELITUNG

HUT ke-26 Babel Kehilangan Makna: Kursi DPRD Terisi Jabatan, Kosong dari Penghargaan Sejarah

http://PJSBABEL.COM (Bangka Belitung) – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya menjadi momentum sakral untuk mengenang sejarah panjang perjuangan pembentukan provinsi ini. Namun, suasana rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru menyisakan ironi, kekecewaan, bahkan pertanyaan besar tentang seberapa jauh para wakil rakyat menghargai sejarah daerahnya sendiri.

Bagaimana tidak, rapat paripurna yang semestinya menjadi ruang penghormatan terhadap perjuangan para presidium, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat yang dahulu berjuang melahirkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, justru berlangsung dengan tingkat kehadiran anggota dewan yang memprihatinkan.

Dari unsur pimpinan DPRD Babel, hanya Ketua DPRD Didit Srigujaya dan Wakil Ketua Eddy Iskandar yang hadir. Sementara itu, sebanyak 14 anggota DPRD, 3 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI tercatat tidak menghadiri agenda penting tersebut.

Sungguh sebuah pemandangan yang sulit diterima akal sehat, terlebih ketika agenda yang diperingati bukan sekadar seremoni biasa, melainkan hari bersejarah bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung.

Jangan Sampai Lupa Siapa yang Telah Berjuang

Kita perlu kembali membuka lembaran sejarah. Lahirnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukanlah hadiah yang turun begitu saja dari langit. Ada perjalanan panjang, pengorbanan, keringat, tenaga, pikiran, bahkan materi yang dikeluarkan oleh para presidium dan tokoh masyarakat.

Ada orang-orang yang dahulu berani berdiri di barisan perjuangan, mengetuk pintu kekuasaan, menyuarakan aspirasi, menggalang kekuatan, dan mempertaruhkan banyak hal demi satu cita-cita: Bangka Belitung menjadi sebuah provinsi yang memiliki pemerintahan sendiri.

Perjuangan itu tidak sederhana. Tidak semua orang berani mengambil risiko. Tidak sedikit pula yang mengorbankan waktu, tenaga, dan kepentingan pribadinya demi masa depan daerah ini.

Hari ini, hasil perjuangan tersebut telah dinikmati bersama. Provinsi telah berdiri, pemerintahan berjalan, lembaga legislatif terbentuk, dan kursi-kursi kekuasaan telah diduduki oleh orang-orang yang mendapatkan mandat rakyat.

Namun, ironisnya, ketika tiba momentum untuk mengenang dan menghormati perjuangan itu, justru sebagian wakil rakyat tidak menunjukkan kehadirannya.

Lantas, apa makna jabatan jika penghargaan terhadap sejarah saja tidak menjadi bagian dari kesadaran moral?

Jabatan Bukan Sekadar Menduduki Kursi

Menjadi anggota DPRD, DPR dan DPD RI bukan semata-mata tentang memenangkan pemilihan, memperoleh suara rakyat, kemudian menikmati fasilitas dan kewenangan sebagai pejabat publik.

Ada tanggung jawab moral yang melekat pada jabatan tersebut. Ada sejarah yang harus dihormati, ada perjuangan yang harus dikenang, dan ada rakyat yang harus dihargai.

Jangan sampai muncul kesan bahwa sebagian orang begitu bersemangat memperjuangkan kursi kekuasaan, tetapi kehilangan semangat ketika diminta menghormati sejarah yang memungkinkan lembaga tempat mereka bekerja berdiri.

Apakah karena mereka tidak ikut berjuang dahulu, sehingga merasa tidak memiliki ikatan emosional dengan sejarah kelahiran provinsi ini?

Ataukah karena perjuangan pembentukan Babel dianggap sebagai cerita masa lalu yang tidak lagi relevan dengan kepentingan politik hari ini?

Jika benar demikian, sungguh keliru.

Sebab, seseorang tidak harus menjadi bagian dari sejarah perjuangan untuk memiliki kewajiban menghormatinya. Justru generasi yang menikmati hasil perjuangan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga dan menghargai warisan tersebut.

Kehadiran dalam rapat paripurna HUT provinsi mungkin terlihat sederhana. Namun, di balik kehadiran itu ada pesan penghormatan, rasa memiliki, dan kesadaran bahwa jabatan yang mereka emban hari ini tidak lahir dalam ruang kosong.

Masyarakat Rindu Sosok Panglima Johan Murod

Dalam situasi seperti ini, ingatan masyarakat tentu kembali tertuju kepada sosok Johan Murod, yang dikenal dengan panggilan Panglima.

Beliau dikenal sebagai salah satu sosok penggerak masyarakat yang memiliki kepedulian kuat terhadap berbagai persoalan daerah. Sosok yang tidak sekadar berbicara, tetapi dikenal memiliki keberanian menyuarakan sesuatu yang dianggap penting bagi kepentingan Bangka Belitung.

Ada istilah yang cukup dikenal dalam masyarakat kita, yakni “orang yang kawa“. Sebuah ungkapan lokal yang menggambarkan orang yang memiliki kemauan, kepedulian, keberanian, dan kesungguhan untuk bergerak.

Panglima Johan Murod adalah sosok yang dirindukan dalam konteks kepedulian seperti itu.

Jika beliau masih hidup dan menyaksikan pemandangan rapat paripurna HUT ke-26 Babel dengan tingkat kehadiran anggota dewan yang memprihatinkan, bukan tidak mungkin beliau akan menjadi salah satu orang yang paling lantang menyuarakan kekecewaan.

Sayangnya, sosok itu telah lebih dahulu meninggalkan masyarakat Bangka Belitung. Kita kehilangan figur yang selama ini dikenal berani menyuarakan kepedulian terhadap daerah.

Namun, kepergiannya seharusnya tidak ikut menguburkan semangat kritis masyarakat.

Babel Bukan Milik Mereka yang Duduk di Kursi Kekuasaan

HUT ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan milik gubernur, bukan milik DPRD, bukan pula milik kelompok politik tertentu.

Babel adalah milik seluruh masyarakatnya.

Karena itu, memperingati hari lahir provinsi ini bukan sekadar menjalankan agenda protokoler atau memenuhi undangan rapat paripurna. Lebih dari itu, ada penghormatan terhadap sejarah, penghargaan kepada para pendahulu, dan komitmen untuk meneruskan cita-cita perjuangan mereka.

Para anggota DPRD yang tidak hadir tentu memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada publik alasan ketidakhadiran mereka. Masyarakat berhak mengetahui apakah ada alasan kedinasan, kondisi tertentu, atau hal lain yang menyebabkan mereka tidak mengikuti agenda tersebut.

Sebab, kritik ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi tanpa mengetahui alasan masing-masing. Namun, ketika sebuah momentum bersejarah dihadiri dengan tingkat partisipasi yang memprihatinkan, publik tentu berhak mempertanyakan kepedulian para wakilnya.

Jangan sampai masyarakat hanya dibutuhkan ketika musim pemilihan tiba, tetapi ketika daerah memperingati hari kelahirannya, sebagian wakil rakyat justru tidak menunjukkan rasa memiliki.

Jangan Lupakan Sejarah, Sebelum Sejarah Melupakan Kita

Dua puluh enam tahun bukan usia yang singkat. Banyak hal telah berubah di Bangka Belitung. Generasi berganti, pemimpin datang dan pergi, jabatan silih berganti, dan kepentingan politik terus bergerak.

Namun, satu hal yang tidak boleh berubah adalah penghormatan terhadap sejarah.

Kepada para anggota DPRD Babel, ingatlah bahwa kursi yang hari ini Anda duduki merupakan bagian dari perjalanan panjang perjuangan masyarakat Bangka Belitung.

Jangan hanya bangga dengan jabatan, fasilitas, dan kewenangan. Banggalah juga terhadap sejarah yang telah melahirkan provinsi ini.

Sebab, jabatan memiliki masa, kekuasaan memiliki batas, dan periode politik akan berakhir. Tetapi sejarah perjuangan para pendahulu akan terus dikenang oleh generasi setelah kita.

Jangan sampai ketika para pejuang dahulu berjuang dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki, generasi yang menikmati hasilnya justru tidak mampu memberikan penghormatan paling sederhana: hadir dan mengenang.

Selamat HUT ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Semoga Babel tidak hanya tumbuh menjadi provinsi yang memiliki gedung pemerintahan megah, lembaga politik yang lengkap, dan pejabat-pejabat dengan berbagai jabatan, tetapi juga menjadi daerah yang tidak pernah kehilangan rasa hormat terhadap sejarah dan para pejuangnya.

*Karena sebuah daerah tidak akan pernah benar-benar besar jika generasi yang menikmatinya lupa kepada mereka yang telah memperjuangkannya.* (PJS BABEL)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *