http://PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mohammad Fathurrakhman, melontarkan peringatan keras kepada Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung agar tidak gegabah memberikan label hoaks terhadap pemberitaan media, khususnya terkait dugaan tindak kekerasan di Polsek Sungailiat yang belakangan menjadi sorotan publik.
Menurutnya, perbedaan pemberitaan media dengan keterangan resmi institusi kepolisian tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menyematkan predikat berita bohong. Sebab, kritik, konfirmasi, dan pengungkapan fakta merupakan bagian dari tugas pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Caption : Ilustrasi AI
Ia menegaskan, kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga mengawasi kekuasaan dan memastikan setiap institusi negara menjalankan tugasnya secara transparan, profesional, serta bertanggung jawab.
“Perlu dipahami bahwa tidak semua pemberitaan yang berbeda dengan versi keterangan institusi dapat serta-merta dikategorikan sebagai berita bohong,” tegas Fathurrakhman, Selasa (10/11/2026).
Ia mengingatkan, penggunaan istilah hoaks tanpa dasar yang jelas justru berpotensi membangun persepsi negatif terhadap media yang sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya. Terlebih, apabila label tersebut disampaikan tanpa disertai penjelasan, data, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, apabila kepolisian menemukan pemberitaan yang dinilai tidak akurat, keliru, atau memuat informasi yang perlu diluruskan, semestinya ditempuh langkah profesional melalui klarifikasi terbuka, penyampaian fakta pembanding, serta penggunaan mekanisme hak jawab dan hak koreksi.
“Jangan sampai istilah hoaks justru menjadi alat untuk membangun persepsi negatif terhadap media yang sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya,” ujarnya.
Fathurrakhman juga menekankan bahwa kritik terhadap institusi kepolisian bukanlah bentuk permusuhan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang diperlukan agar lembaga penegak hukum tetap terbuka terhadap evaluasi dan tidak antikritik.
Ia menyebut, Humas Polda Babel tentu memiliki hak untuk membantah informasi yang dianggap tidak benar. Namun, bantahan tersebut harus didasarkan pada fakta, bukti, dan argumentasi yang objektif, bukan sekadar memberikan cap negatif terhadap produk jurnalistik.
“Humas Polda Babel tentu memiliki hak untuk membantah pemberitaan yang dianggap tidak benar. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan mengedepankan fakta, bukti, dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip-prinsip kebebasan pers,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk melalui hak jawab, hak koreksi, serta kewenangan Dewan Pers.
Karena itu, semua pihak, termasuk institusi kepolisian, harus menghormati mekanisme tersebut. Jangan sampai muncul kesan bahwa media sedang ditekan atau diintimidasi hanya karena menjalankan tugas jurnalistik dan menyampaikan informasi yang kritis terhadap aparat penegak hukum.
“Pers bukan musuh kepolisian. Pers adalah mitra kritis dalam menjaga demokrasi dan kepentingan publik,” tegasnya.
Ia pun meminta Humas Polda Babel lebih cermat membedakan tiga hal mendasar, yakni pemberitaan yang berbeda dengan versi institusi, informasi yang masih membutuhkan klarifikasi, dan berita bohong yang memang terbukti sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat.
Ketiga hal tersebut, menurutnya, tidak boleh dicampuradukkan karena memiliki konsekuensi dan penanganan yang berbeda.
“Jangan alergi terhadap kritik. Jangan mudah memberi stempel hoaks. Jawablah pemberitaan dengan fakta, data, dan transparansi. Karena demokrasi yang sehat membutuhkan pers yang merdeka dan institusi kepolisian yang terbuka terhadap kritik,” tandasnya.
Di sisi lain, Fathurrakhman memberikan apresiasi terhadap langkah Polres Bangka yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Indra Feri Dalimunthe dalam menyikapi persoalan tersebut melalui konferensi pers dengan menghadirkan berbagai pihak yang berkaitan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keterbukaan informasi yang patut diapresiasi karena memberikan ruang bagi publik untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari pihak-pihak terkait.
“Apa yang dilakukan oleh Polres Bangka dan langsung dikomandoi Kapolres merupakan langkah tepat dengan menghadirkan berbagai pihak yang berkaitan dalam konferensi pers,” ungkapnya.
Ia berharap pola komunikasi yang terbuka, transparan, dan berbasis fakta seperti yang dilakukan Polres Bangka dapat menjadi contoh bagi institusi kepolisian lainnya dalam merespons kritik dan pemberitaan media.
Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun dengan membungkam kritik atau mempertentangkan pers dengan kepolisian, melainkan melalui keterbukaan, profesionalitas, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada masyarakat. (Budi /KBO Babel)
Leave a Reply