Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » *Tambang Merawang Memanas! Mitra PT Timah Diduga Rusak Lahan Smelter KJM, Aroma Pungli Aparat Desa Tercium*

*Tambang Merawang Memanas! Mitra PT Timah Diduga Rusak Lahan Smelter KJM, Aroma Pungli Aparat Desa Tercium*

  • account_circle Mega Lestari
  • calendar_month Sabtu, 21 Nov 2026
  • visibility 4
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

*BANGKA,* – Polemik aktivitas pertambangan timah di wilayah Merawang, Kabupaten Bangka, kian memanas. Persoalan yang awalnya dipicu krisis air untuk operasional tambang kini berkembang menjadi dugaan perusakan lahan milik fasilitas Smelter KJM hingga menyeret nama panitia desa dalam pusaran dugaan pungutan liar (pungli).

Aktivitas mitra usaha PT Timah yang diduga melampaui batas blok kerja Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut bahkan telah berujung pada laporan polisi. Sementara itu, informasi mengenai dugaan penarikan fee sebesar Rp5.000 per kilogram timah dari mitra usaha menambah panjang daftar persoalan yang kini menjadi perhatian publik.

Berdasarkan penelusuran media, kegiatan penambangan di wilayah IUP PT Timah yang lokasinya beririsan dengan kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT THEP Merawang telah berlangsung sejak April 2026.

Namun, operasional tambang yang dikelola delapan mitra CV tersebut kemudian menghadapi persoalan serius akibat kekeringan dan keterbatasan sumber air.

Kondisi tersebut diduga menjadi awal munculnya sejumlah keputusan kontroversial di lapangan.

Pada Agustus 2026, CV TGV selaku pengelola Blok 3 atau Blok Masyarakat bersama Panitia Desa Merawang yang dipimpin Kepala Desa Peter disebut mengambil langkah mencari sumber air dari kolong desa yang berada tidak jauh dari kawasan kolong PLN dan PDAM.

Ketika sumber air tersebut mulai mengering, persoalan semakin melebar. CV TGV diduga mendatangkan alat berat jenis excavator untuk menggali sumber air di sebidang lahan yang semula dikira milik warga berinisial RHT.

Namun, belakangan diketahui lokasi penggalian tersebut diduga masuk dalam kawasan fasilitas Smelter KJM di Jalan Raya Sungailiat-Pangkalpinang, Desa Merawang.

Temuan inilah yang kemudian memicu persoalan hukum.

Pihak manajemen Smelter KJM yang mengetahui adanya aktivitas alat berat di atas lahannya, yang disebut berada di luar batas blok kerja IUP PT Timah, mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan perusakan lahan dan aktivitas tanpa izin kepada Polres Bangka.

Laporan tersebut kini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut lebih jauh siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas penggalian tersebut, termasuk siapa yang memerintahkan, mengetahui, maupun terlibat dalam penggunaan alat berat di lokasi dimaksud.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyidik Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Bangka telah melakukan penyelidikan dan memanggil sejumlah saksi, di antaranya dari pihak CV TGV dan panitia desa.

Kasus ini menjadi perhatian karena aktivitas pertambangan seharusnya berjalan sesuai batas wilayah kerja, perizinan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Alasan kebutuhan air operasional tidak serta-merta dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penggalian di atas lahan pihak lain tanpa persetujuan pemilik atau dasar hukum yang sah.

*Dugaan Fee Rp5.000 per Kilogram, Kompensasi atau Pungli?*

Di tengah proses hukum dugaan perusakan lahan, persoalan lain yang tak kalah serius mulai mencuat. Kali ini menyangkut dugaan penarikan pungutan terhadap mitra usaha pertambangan dengan dalih kompensasi untuk desa.

Informasi yang diperoleh media menyebutkan, Panitia Desa Merawang diduga menarik fee atau iuran air kerja sebesar Rp5.000 untuk setiap kilogram timah yang dihasilkan mitra usaha atau CV pengelola blok tambang.

Mekanisme penarikan tersebut disebut-sebut dilakukan dengan cara memotong langsung hasil produksi timah.

Jika informasi ini benar, persoalannya bukan semata-mata menyangkut besaran uang yang dipungut, melainkan juga menyangkut dasar hukum, kewenangan pihak yang melakukan penarikan, transparansi penggunaan dana, serta siapa yang menerima dan mempertanggungjawabkan uang tersebut.

Pertanyaan mendasarnya, atas dasar apa pungutan tersebut diberlakukan? Apakah terdapat peraturan desa, kesepakatan tertulis, atau ketentuan resmi yang memberikan kewenangan kepada panitia untuk menarik dana berdasarkan setiap kilogram produksi timah?

Ataukah pungutan tersebut hanya merupakan kesepakatan sepihak yang dibungkus dengan istilah kompensasi desa?

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi dugaan praktik pungli yang mencederai tata kelola pertambangan dan merugikan para mitra usaha.

*Polres Bangka Ditantang Mengusut hingga Tuntas*

Dua persoalan yang kini mencuat di Merawang tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai perkara yang berdiri sendiri.

Di satu sisi, terdapat dugaan penggunaan alat berat untuk menggali sumber air di luar wilayah kerja yang berujung laporan polisi. Di sisi lain, muncul informasi dugaan penarikan fee produksi timah oleh panitia desa yang perlu diuji legalitas dan pertanggungjawabannya.

Publik tentu tidak ingin penanganan perkara ini hanya berhenti pada persoalan kerusakan fisik lahan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran lain, termasuk aktivitas pertambangan di luar wilayah yang diizinkan maupun pungutan tanpa dasar hukum, semuanya perlu ditelusuri sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Aparat penegak hukum juga perlu mengurai rantai tanggung jawab, mulai dari pihak yang mengambil keputusan, pelaksana di lapangan, hingga pihak yang diduga menerima keuntungan dari aktivitas tersebut.

Merawang tidak boleh menjadi ruang abu-abu bagi praktik pertambangan yang mengabaikan aturan. Kepentingan operasional perusahaan, mitra usaha, maupun kompensasi kepada masyarakat harus tetap tunduk pada hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi dari Kapolres Bangka, Wastam PT Timah, manajemen Smelter KJM, Kepala Desa Merawang, serta pihak CV TGV terkait dugaan perusakan lahan dan penarikan fee tersebut.

Klarifikasi seluruh pihak sangat diperlukan agar persoalan ini terang benderang dan tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.

*Kini publik menunggu: apakah dugaan pelanggaran di kawasan tambang Merawang akan diusut sampai ke akar persoalan, atau justru berhenti pada laporan perusakan lahan semata?* (Redaksi)

#Tim Red : Mega Lestari

  • Penulis: Mega Lestari

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nelson Pomalingo: PJS Jangan Sekadar Menjadi Penonton, Pers Harus Ikut Kawal Swasembada Pangan Nasional!

    Nelson Pomalingo: PJS Jangan Sekadar Menjadi Penonton, Pers Harus Ikut Kawal Swasembada Pangan Nasional!

    • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 1
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (BATAM)  – Organisasi pers tidak boleh hanya hadir sebagai penyampai berita. Lebih dari itu, pers harus menjadi kekuatan strategis yang mampu mengawal pembangunan, mengedukasi masyarakat, hingga mendorong terwujudnya ketahanan pangan nasional. Pesan tegas tersebut disampaikan Ketua Umum Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK), Prof. Nelson Pomalingo, saat tampil sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Nasional […]

  • Sidang MDP Tertutup Tuai Kecaman, Kuasa Hukum dr Ratna Sebut Aroma Konflik Kepentingan Terlalu Kuat

    Sidang MDP Tertutup Tuai Kecaman, Kuasa Hukum dr Ratna Sebut Aroma Konflik Kepentingan Terlalu Kuat

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 1
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Sidang Majelis Disiplin Profesi (MDP) dr Ratna Setia Asih kembali memantik kontroversi serius. Sidang yang digelar Senin (18/5/2026) itu kembali tertutup, memunculkan gelombang kritik transparansi, objektivitas, dugaan konflik di Majelis Disiplin Profesi tersebut. Kuasa hukum dr Ratna, advokat Hangga Oktafandany SH, mempertanyakan legitimasi moral dan hukum pelaksana sidang yang terus digelar tertutup […]

  • PJSBABEL.COM (Koba)  — Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggelar Fun Run 2025 pada Jumat (20/12/2025) di Alun-Alun Koba. Kegiatan lari sejauh lima kilometer ini menjadi agenda olahraga sekaligus ajang mempererat kebersamaan masyarakat dalam menutup rangkaian aktivitas sepanjang tahun 2025. Selasa (23/12/2025).

    Didukung Thorcon, Pemkab Bangka Tengah Tutup Tahun 2025 dengan Fun Run Meriah

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle rikky fermana
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Pemkab Bangka Tengah Gandeng Thorcon Sukseskan Fun Run 2025 di Alun-Alun Koba PJSBABEL.COM (Koba)  — Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggelar Fun Run 2025 pada Jumat (20/12/2025) di Alun-Alun Koba. Kegiatan lari sejauh lima kilometer ini menjadi agenda olahraga sekaligus ajang mempererat kebersamaan masyarakat dalam menutup rangkaian aktivitas sepanjang tahun 2025. Selasa (23/12/2025). Fun Run 2025 […]

  • Gubernur Babel Launching PKP Smart, Dorong Layanan Publik Pangkalpinang Semakin Mudah dan Terintegrasi

    Gubernur Babel Launching PKP Smart, Dorong Layanan Publik Pangkalpinang Semakin Mudah dan Terintegrasi

    • calendar_month Sabtu, 12 Sep 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 1
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, meluncurkan Super Apps PKP Smart Kota Pangkalpinang Tahun 2026, sebuah platform layanan publik terintegrasi yang dihadirkan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara digital. Peluncuran PKP Smart berlangsung di Grand Safran Hotel, Pangkalpinang, Jumat (11/9/2026).   PKP Smart merupakan aplikasi layanan publik […]

  • Tambang Timah Ilegal Marak di Pantai Air Mengkelingan, Diduga Libatkan Oknum Aparat

    Tambang Timah Ilegal Marak di Pantai Air Mengkelingan, Diduga Libatkan Oknum Aparat

    • calendar_month Kamis, 1 Mei 2025
    • account_circle Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Belitung Pjsbabel.com — Aktivitas tambang timah ilegal (TI) di kawasan Pantai Air Mengkelingan, Dusun Munsang, Desa Sungai Padang, kian hari makin memprihatinkan. Di wilayah yang seharusnya menjadi zona larangan tambang atau “zero tambang”, justru marak ratusan tambang timah jenis suntik yang beroperasi secara terang-terangan. Ironisnya, aktivitas ilegal ini terkesan tak tersentuh oleh aparat penegak hukum. […]

  • Kuasa Hukum Junaidi Paparkan Latar Belakang Kasus Air Sugihan, Singgung Konflik Lahan Bertahun-tahun

    Kuasa Hukum Junaidi Paparkan Latar Belakang Kasus Air Sugihan, Singgung Konflik Lahan Bertahun-tahun

    • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 1
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (PALEMBANG) – Kuasa hukum Junaidi (64), Dedy Irawan, S.H., M.H., bersama tim dari Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH SSB), memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kasus penembakan yang terjadi di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), beberapa waktu lalu. Menurut Dedy, peristiwa yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum tidak dapat […]

expand_less