Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Lokal » Bangka Belitung » Menjaga Marwah Jurnalisme: Wartawan Tak Bisa Rangkap Jabatan, Apalagi ASN

Menjaga Marwah Jurnalisme: Wartawan Tak Bisa Rangkap Jabatan, Apalagi ASN

  • account_circle Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber
  • calendar_month Senin, 30 Jun 2025
  • visibility 3
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

OPINI

Oleh: Mahmud Marhaba (Ahli Pers Dewan Pers, Ketua Umum DPP Pro Jurnalismedia Siber – PJS)

PJSBABEL.COM – Profesi wartawan bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah panggilan etika, penjaga informasi publik, dan penyambung nalar demokrasi. Wartawan dituntut untuk independen, kritis, dan berdedikasi penuh terhadap tugas-tugas jurnalistik yang mereka emban. Oleh karena itu, menjadi wartawan tidak bisa dilakukan setengah hati, apalagi disambi dengan jabatan struktural lain, seperti ASN, pengurus LSM, bahkan profesi hukum sekalipun.

Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh laporan sebuah media daring yang membongkar praktik jual beli kartu identitas wartawan kepada Aparatur Sipil Negarai (ASN) dengan tarif antara Rp400.000 hingga Rp500.000. Praktik ini tidak hanya memalukan, tapi mencoreng wajah jurnalisme profesional di Indonesia. Wartawan sejati tidak bisa dibentuk dalam ruang transaksional yang bertabrakan dengan integritas dan kode etik.

Sebagai Ahli Pers Dewan Pers, saya menyesalkan tindakan media yang memberikan atau memperjualbelikan kartu wartawan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat, khususnya ASN. Dewan Pers wajib memanggil pemimpin redaksi media tersebut untuk klarifikasi dan, bila terbukti, menjatuhkan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wartawan dan Pers Tak Bisa Dijalankan Sambil Lalu

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik yang mencakup: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi—atau sering kita kenal sebagai (6M). Aktivitas ini memerlukan dedikasi penuh waktu, kemampuan profesional, dan pemahaman kode etik jurnalistik yang dalam.

Dengan 6M tersebut, wartawan tidak hanya menulis berita. Ia harus terjun ke lapangan, melekukkan verifikasi data, mewawancarai narasumber, menjaga keseimbangan informasi, dan mempublikasikan secara bertanggung jawab. Maka, bagaimana mungkin seorang ASN yang memiliki kewajiban penuh terhadap negara dapat menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan independen?

Menolak Konflik Kepentingan, Menjaga Independensi

Mengapa ASN, TNI/Polri, pengacara, dan pengurus LSM tidak memperkenankan menjadi wartawan aktif? Jawabannya jelas, konflik kepentingan. Wartawan adalah mata dan telinga publik. Ia harus berdiri netral, tidak memihak, dan bebas dari tekanan institusional. Seorang ASN tentu terikat pada struktur birokrasi yang bisa mengaburkan objektivitasnya sebagai jurnalis. Bila seorang penjabat negara juga menyandang identitas wartawan, bagaimana ia dapat melakukan kritik terhadap sistem yang menghidupkannya?

Dalam Pedoman Organisasi Pers dan kebijakan Dewan Pers, larangan rangkap jabatan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap independensi pers. Dewan Pers sendiri secara tegas dalam berbagai forum menyatakan bahwa wartawan harus fokus dan bebas dari benturan kepentingan apa pun. Tidak ada ruang abu-abu dalam dunia jurnalisme.

Panggilan kepada Dewan Pers dan Aparat Penegak Hukum

Praktik jual beli kartu wartawan tidak hanya merugikan citra profesi, tapi bisa digunakan untuk kepentingan manipulatif seperti pemerasan, intervensi kebijakan, hingga pelanggaran etik di instansi pemerintah. Ini adalah alarm serius. Dewan Pers harus mengambil langkah cepat, tegas, dan menyeluruh terhadap media-media yang dengan sengaja melanggar prinsip dasar profesi jurnalistik. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus memahami peran strategis pers. Mereka wajib membedakan antara wartawan profesional yang bekerja berdasarkan kode etik dan oknum yang menyalahgunakan atribut wartawan untuk kepentingan pribadi.

Menjaga Marwah Pers, Menjaga Masa Depan Demokrasi

Jika profesi wartawan terus dibiarkan dirusak oleh oknum yang tidak kompeten dan tidak memahami etika, maka kita sendang membiarkan jurnalisme terjerumus menjadi alat pencitraan dan kepentingan kelompok. Ini bukan saja mengancam integritas media, tapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai insan pers, sebagai pemimpin organisasi, dan sebagai Ahli Pers Dewan Pers, saya menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik media, lembaga pemerintah, ASN, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menjaga martabat profesi wartawan. Profesi ini bukan milik semua orang. Ia adalah milik mereka yang siap menegakkan kebenaran, menjunjung etika, dan berdedikasi penuh kepada kepentingan publik. (Red/Pjsbabel)

  • Penulis: Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat Transparansi BI Babel, Komisi Informasi Bahas Pembentukan PPID Pelaksana dan Pengawasan Keterbukaan Informasi

    Perkuat Transparansi BI Babel, Komisi Informasi Bahas Pembentukan PPID Pelaksana dan Pengawasan Keterbukaan Informasi

    • calendar_month Selasa, 20 Okt 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 0
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (Pangkalpinang) – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan audiensi ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (20/10/2026). Untuk mengoordinasikan implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik, khususnya terkait pembentukan dan kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana serta pemenuhan standar layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Rombongan […]

  • Jelang Hari Bhayangkara Ke-79, Puluhan Personel Polres Bangka Barat Naik Pangkat

    Jelang Hari Bhayangkara Ke-79, Puluhan Personel Polres Bangka Barat Naik Pangkat

    • calendar_month Selasa, 1 Jul 2025
    • account_circle Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Bangka Barat Pjsbabel.com – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79, sebanyak 45 anggota Polres Bangka Barat menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Upacara kenaikan pangkat tersebut digelar di halaman Mapolres Bangka Barat pada Senin pagi, 30 Juni 2025, dan dipimpin langsung oleh Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha, S.H., S.I.K. Dalam sambutannya, Kapolres menegaskan […]

  • Kartel Narkoba Naldo Sihombing Diduga Beroperasi Bebas di Lorong 7 Pematangsiantar, Warga Minta Polda Sumut Turun Tangan

    Kartel Narkoba Naldo Sihombing Diduga Beroperasi Bebas di Lorong 7 Pematangsiantar, Warga Minta Polda Sumut Turun Tangan

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Pematangsiantar Pjsbabel.Com — Dugaan adanya jaringan peredaran narkoba berskala besar kembali mencuat di Kota Pematangsiantar. Sejumlah warga melaporkan bahwa sebuah kelompok yang disebut-sebut sebagai “kartel narkoba” masih bebas beroperasi tanpa tersentuh hukum. Berdasarkan informasi warga, kelompok ini diduga dipimpin oleh seseorang berinisial N.S. dengan koordinator lapangan berinisial F.D., yang hingga kini belum pernah terjerat proses […]

  • Jejak Rp87,7 Juta Sewa Kios Mengarah ke Juru Pungut Muzayyin, UPT Catat Pedagang Masih Nunggak

    Jejak Rp87,7 Juta Sewa Kios Mengarah ke Juru Pungut Muzayyin, UPT Catat Pedagang Masih Nunggak

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 1
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Uang sewa kios disebut sudah dibayarkan pedagang, tetapi dalam catatan UPT Pasar justru masih tercatat sebagai tunggakan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: ke mana aliran pembayaran tersebut dan apakah seluruhnya benar-benar telah disetorkan ke kas Pemerintah Kota Pangkalpinang?, Jum’at, (11/9/2026) Persoalan ini mencuat setelah penelusuran terhadap data dan keterangan sejumlah pedagang di […]

  • Aktivitas Karaoke di Kelurahan Tanjung Masih Beroperasi, Pemilik Klaim Belum Terima Imbauan dari Pemda dan APH

    Aktivitas Karaoke di Kelurahan Tanjung Masih Beroperasi, Pemilik Klaim Belum Terima Imbauan dari Pemda dan APH

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle yopi herwindo
    • visibility 0
    • 0Komentar

    MENTOK, BANGKA BARAT – Memasuki hari ketiga bulan suci Ramadhan, aktivitas hiburan malam di kawasan Pantai Baru, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, terpantau masih beroperasi hingga dini hari. Mirisnya, lokasi ini disinyalir menjadi Dugaan titik transaksi minuman beralkohol hingga narkotika, yang memicu keresahan warga. ***Hasil Investigasi Lapangan*** Menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk ke redaksi, tim jurnalis […]

  • 29 GURU NON-ASN DI METRO DIRUMAHKAN, NASIB MEREKA MENUNGGU PENDAPAT BPKP

    29 GURU NON-ASN DI METRO DIRUMAHKAN, NASIB MEREKA MENUNGGU PENDAPAT BPKP

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 1
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (METRO) , FAKTANEWS — Tangis pecah saat Ketua Forum Komunikasi Guru Non-ASN Kota Metro, Provinsi Lampung, Anna Zelvia, menyampaikan curahan hati kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak terbendung, Anna meminta pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan nasib 29 guru dan tenaga kependidikan non-ASN yang mengaku dirumahkan sejak Januari 2026. […]

expand_less