Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Lokal » Bangka Belitung » Aliansi Masyarakat Petani Menggugat kembali bersuara : Gubernur, Kajati dan DPRD Tolong Sawah Petani Rias Bangka selatan!

Aliansi Masyarakat Petani Menggugat kembali bersuara : Gubernur, Kajati dan DPRD Tolong Sawah Petani Rias Bangka selatan!

  • account_circle Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber
  • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pangkalpinang Pjsbabel.com — Tak puas dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Bangka Selatan, masyarakat mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Petani Menggugat kembali bersuara. Kali ini suara membawa keresahan petani di tiga desa sentra pertanian di Bangka Selatan disampaikan ke DPRD Bangka Belitung (Babel) pada Rabu, 11 Juni 2025.

Bersama dengan masyarakat petani, aliansi ini mengadukan perihal penolakan masyarakat terhadap perambahan hulu kawasan hutan konservasi dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bikang yang merupakan sumber resapan dan cadangan air baku untuk mengaliri Bendungan Mentukul, Embung Pumpung dan Embung Yamin di Desa Rias Kecamatan Toboali.

Audiensi ini disambut langsung Ketua Komisi II DPRD Babel Dody Kusdian yang didampingi anggotanya yakni Rina Tarol, Sadri dan Musani. Turut hadir pula Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Babel Edi Romdhoni, perwakilan BPN, Balai Wilayah Sungai serta perwakilan UPTD KPHP.

Lewat pengaduan ini, suara aliansi yangn diwakilkan sang ketua, Hidayat Tukijan berharap DPRD Babel bisa bersama petani menyikapi persoalan perambahan hutan konservasi yang diduga ilegal tanpa izin. Hal ini diketahui berdasarkan penelusuran yang telah pihaknya, bahwa aktivitas perkebunan sawit yang dinilai secara bar-bar diduga tak didasari dengan Hak Guna Usaha (HGU).

“Kita dapat informasi bahwa tidak ada HGU, karena kita tahu bersama perusahaan jika ingin membuka perkebunanan harus punya HGU dulu, baru bisa menanam. Dan ini sudah ditanami luar biasa (luasnya), di wilayah DAS pula, yang aliran airnya mengaliri persawahan petani di Rias,” beber Tukijan.

Ia juga menegaskan, bahwa air ini sangat dibutuhkan padi yang ditanami petani. Terkhususnya wilayah lumbung padi Rias yang telah ditetapkan sebagai lumbung ketahanan pangan. “Jika ini mengalami kekeringan, mimpi wilayah ini menjadi lumbung ketahanan pangan hanya menjadi mimpi saja. Mau kita biarkan hancur? Mana banyak anggaran yang telah dikucurkan untuk menyukseskan salah satu program nasional tersebut,” tegasnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Sekretaris Aliansi Masyarakat Petani Menggugat, Dede Adam. Dirinya mengendus adanya indikasi pembiaran yang dilakukan oleh para pemimpin di Bangka Selatan sehingga berjalan mulusnya kegiatan perkebunan di hutan konservasi dan DAS Bikang.

“Oleh sebabnya, kami harap DPRD provinsi turun tangan. Kalau benar mereka tidak punya izin, sepatutnya ini sudah melanggar hukum. Kami juga minta pak Kajati bisa tegas memeriksa indikasi pembiaran-pembiaran ini, karena sampai saat ini aktivitas perambahan hutan ilegal itu semakin marak dan semakin menjadi-jadi,” kata Dede Adam.

Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Babel Dody Kusdian mengaku sepakat, bahwa areal pertanian yang ditetapkan ini jangan lagi diganggu dengan perkebunan sawit. “Apalagi ada pembiaran. Mau bagaimana pun ini sudah ditetapkan pak Presiden, bahwa ini areal pertanian jangan sampai menjadi areal perkebunan. Nanti sawah menjadi sawit, ini tidak kita inginkan,” ungkapnya.

Dirinya juga mengingatkan bahwa penting adanya ketersediaan lumbung pangan di Babel kendati masih 30 persen mencukupi kebutuhan masyarakat Babel. “Ini 30 persen kemudian kalau rusak bagaimana ketahanan pangan kita kedepan. Jelas ini problem yang sangat besar. Kita dari DPRD Babel akan menyurati Gubernur untuk mengintervensi pak Bupati, tujuannya untuk memperceoat proses penyelesaian persoalan ini. Kalau ada unsur hukumnya, kita serahkan ke APH (aparat penegak hukum) untuk menindaklajutinya,” tegasnya.

Sementara anggota Komisi II, Rina Tarol juga mendorong adanya ketegasan untuk menertibkan dugaan perambahan hutan konservasi dan DAS Bikang. Selain reaksi dari instasi terkait untuk menyurati persoalan ini ke kementeriannya masing-masing. “Tolong surati, misalnya dinas pertanian ke pak menterinya. Begitu juga BWS, ini berkenaan DAS, ada aset yang kalian bangun akan dirusaki, tolong surati pelanggaran ini,” pungkas Rina. (Red/Pjsbabel)

  • Penulis: Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Asyiknya Belajar Sejarah di Museum Timah Indonesia, Siswa SDN 4 Mentok Antusias Banget

    Asyiknya Belajar Sejarah di Museum Timah Indonesia, Siswa SDN 4 Mentok Antusias Banget

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber
    • visibility 0
    • 0Komentar

    BANGKA BARAT Pjsbabel.com — Minat pelajar untuk mengenal sejarah lokal terus tumbuh. Hal ini tampak dari kunjungan puluhan siswa SD Negeri 4 Mentok, Kabupaten Bangka Barat ke Museum Timah Indonesia (MTI) Mentok yang merupakan salah satu destinasi edukasi sejarah Bangka Barat. Sebanyak 50 siswa didampingi guru dan orang tua terlihat antusias mengikuti pembelajaran langsung di […]

  • PJSBABEL.COM (PEKANBARU-RIAU) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di akhir tahun 2025 dengan menghasilkan tiga produk penting diantaranya Pedoman Organisasi (PO), yang akan menjadi landasan utama tata kelola organisasi dan peningkatan profesionalisme jurnalis menjelang pendaftaran PJS sebagai konstituen Dewan Pers pada tahun 2026, Senin (29/12/2025).

    Rakernas PJS Menghasilkan Tiga Pedoman Organisasi Strategis

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle rikky fermana
    • visibility 0
    • 0Komentar

    PJSBABEL.COM (PEKANBARU-RIAU) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di akhir tahun 2025 dengan menghasilkan tiga produk penting diantaranya Pedoman Organisasi (PO), yang akan menjadi landasan utama tata kelola organisasi dan peningkatan profesionalisme jurnalis menjelang pendaftaran PJS sebagai konstituen Dewan Pers pada tahun 2026, Senin (29/12/2025). Rakernas, yang […]

  • Mahasiswa Disponsori atau Nalar yang Terbakar?

    Mahasiswa Disponsori atau Nalar yang Terbakar?

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Oleh: Sandi Batman (Mahasiswa Universitas Gunung Maras, Fakultas Teknik Perkeliruan) Bangka Belitung – Belakangan ini, suasana debat publik di negeri ini terasa makin panas. Bukan karena musim kemarau, tapi karena ada yang nalar dan egonya mulai terbakar. Penyebabnya sederhana: beberapa mahasiswa menulis opini tentang energi nuklir — lalu langsung dituduh sebagai penulis bayaran. Lucu juga, […]

  • Rudi Margono Resmi Jabat Plt Jampidsus Kejagung

    Rudi Margono Resmi Jabat Plt Jampidsus Kejagung

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 0
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (Jakarta) – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Penunjukan tersebut dilakukan menyusul diterimanya pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jampidsus pada Sabtu (11/7/2026). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan penunjukan Rudi Margono merupakan langkah untuk […]

  • KUHP Baru Berlaku, Polri Tak Lagi Tampilkan Wajah Tersangka ke Publik

    KUHP Baru Berlaku, Polri Tak Lagi Tampilkan Wajah Tersangka ke Publik

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 1
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (MAKASSAR) – Sejak 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 diberlakukan secara penuh oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Penerapan aturan baru tersebut membawa sejumlah perubahan mendasar dalam proses penegakan hukum, salah satunya mengenai larangan menampilkan tersangka kepada publik. Dalam ketentuan baru tersebut, aparat penegak hukum tidak lagi diperbolehkan […]

  • AKBP Helen Simanjuntak Resmi Gantikan AKBP Pradana, Babak Baru Kepemimpinan Polres Bangka Barat

    AKBP Helen Simanjuntak Resmi Gantikan AKBP Pradana, Babak Baru Kepemimpinan Polres Bangka Barat

    • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 0
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (BANGKA BARAT) – Kepolisian Resor (Polres) Bangka Barat resmi dipimpin oleh seorang srikandi Polri. AKBP Helen Simanjuntak dipercaya mengemban amanah sebagai Kapolres Bangka Barat menggantikan AKBP Pradana Aditya Nugraha yang mendapat promosi jabatan di Polda Sumatera Utara. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri yang diterbitkan pada 25 Juni 2026 sebagai bagian dari penyegaran […]

expand_less