http://PJSBABEL.COM (Pangkalpinang) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP., mendesak PT Timah Tbk untuk tidak berdiam diri menghadapi polemik yang terjadi di Pulau Belitung dan Belitung Timur terkait terhambatnya pembelian pasir timah masyarakat akibat persoalan RKAB. Selasa (21/7/2026)
Menurut politisi Fraksi Gerindra itu, PT Timah sebagai perusahaan milik negara harus segera mengambil langkah cepat dengan membangun koordinasi intensif bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Caption : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP.,
“PT Timah seharusnya segera berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengambil sikap. Jangan menunggu persoalan semakin besar. Ini menyangkut kehidupan masyarakat,” tegas Beliadi.
Ia menilai masih banyak solusi sementara yang dapat ditempuh sembari menunggu persoalan administrasi dan teknis RKAB selesai. Salah satu alternatif yang diusulkannya adalah memindahkan sementara pasir timah hasil produksi masyarakat di Pulau Belitung ke Pulau Bangka agar tetap dapat diserap PT Timah.
“Kalau memang diperlukan, pasir timah yang ada di Belitung sementara bisa dimasukkan ke Pulau Bangka. Soal mekanisme teknis dan pengawasannya, tentu PT Timah lebih memahami bagaimana pelaksanaannya. Yang penting masyarakat tetap bisa menjual hasil tambangnya,” ujarnya.
Beliadi menegaskan, di Pulau Bangka hingga saat ini PT Timah masih melakukan pembelian timah masyarakat. Karena itu, menurutnya, solusi tersebut layak dipertimbangkan sebagai langkah darurat untuk menjaga roda perekonomian masyarakat penambang di Belitung dan Belitung Timur.
Ia juga menilai persoalan RKAB sejatinya lebih bersifat administratif dan teknis, sehingga tidak semestinya menjadi alasan terhentinya aktivitas pembelian timah dalam waktu yang lama.
“Persoalan RKAB itu sebenarnya hanya administrasi dan teknis. Ini bukan persoalan besar yang tidak bisa diselesaikan. PT Timah sebagai BUMN harus lebih aktif berkoordinasi dengan Pak Gubernur,” katanya.
Menurut Beliadi, komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat seharusnya dapat mempermudah penyelesaian persoalan tersebut. Ia menyinggung hubungan politik antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Golkar dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang menjabat Ketua DPD Partai Golkar Babel.
“Dengan komunikasi yang baik, saya yakin persoalan ini bisa segera dicarikan jalan keluarnya,” ucapnya.
Lebih jauh, Beliadi mengingatkan agar PT Timah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan persoalan RKAB. Sebab, menurutnya, kondisi seperti ini terus berulang hampir setiap tahun dan selalu berdampak pada terhentinya penyerapan timah masyarakat selama berbulan-bulan.
“PT Timah harus mulai berbenah. Jangan sampai persoalan yang sama terus terjadi setiap tahun. Selalu ada masa di mana timah masyarakat tidak bisa dijual, dan akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kondisi saat ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena sudah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini bukan sekadar urusan administrasi. Ini sudah urusan perut rakyat, menyangkut hajat hidup banyak penambang di Pulau Belitung dan Belitung Timur. Karena itu semua pihak harus sigap dan segera mengambil keputusan agar masyarakat tidak semakin terbebani,” pungkas Beliadi. (KBO Babel)
Leave a Reply