Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Lokal » Bangka Belitung » Rp 271 Triliun Korupsi Timah: Tuntutan Keadilan dari Bangka Belitung

Rp 271 Triliun Korupsi Timah: Tuntutan Keadilan dari Bangka Belitung

  • account_circle rere ali amin
  • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
  • visibility 1
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PANGKALPINANG,PJSBABEL.COM – Forum Bangka Belitung Menggugat (FBBM) kembali menyerukan pengembalian dana hasil korupsi tata niaga timah senilai Rp271 triliun yang dianggap sebagai hak masyarakat Bangka Belitung. Dalam pernyataan resminya pada Senin (20/1) di ruang Bamus DPRD Babel, Sekretaris FBBM, Edy Supriyadi, menyampaikan bahwa kerugian negara tersebut mencerminkan dampak buruk eksploitasi timah yang tidak terkendali di wilayah itu.

Edy menegaskan, angka tersebut merupakan hasil kajian yang valid, merujuk pada penelitian kerusakan lingkungan oleh Profesor Bambang Hero. Menurutnya, kerugian yang dialami Bangka Belitung bukan hanya finansial, tetapi juga mencakup degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekosistem.

“Kami yakin angka Rp271 triliun itu sangat masuk akal, mengingat kerusakan lingkungan di Bangka Belitung akibat eksploitasi timah yang tidak terkendali,” ujar Edy dengan nada tegas.

Dorongan Pembentukan Pansus DPRD Babel

FBBM secara resmi meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Edy berharap pembentukan Pansus dapat menjadi langkah awal untuk memperjuangkan pengembalian aset negara hasil korupsi tambang yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Pansus ini dapat menjadi jembatan bagi masyarakat Bangka Belitung untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka,” katanya.

Dana sebesar Rp271 triliun yang menjadi fokus tuntutan FBBM dinilai dapat menjadi modal besar untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor. Edy menekankan bahwa pengelolaan dana tersebut harus diarahkan pada pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang selama ini dirasakan masih kurang optimal di Bangka Belitung.

“Jumlah ini sangat besar dan kami ingin dana ini dikelola transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung,” tambahnya.

Harapan kepada Pemerintah Pusat

Dalam audiensi yang dihadiri jajaran anggota DPRD Babel dari Komisi I, II, dan IV, FBBM juga meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat. Edy mengingatkan bahwa perjuangan masyarakat Bangka Belitung tidak bisa hanya mengandalkan upaya di tingkat daerah.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu masyarakat Bangka Belitung mendapatkan keadilan,” ujar Edy menutup pernyataannya.

Dukungan DPRD Babel

Hasil audiensi tersebut membawa angin segar bagi perjuangan FBBM. DPRD Babel melalui komisi-komisi terkait menyatakan sepakat untuk segera membentuk Pansus Tata Kelola Timah. Pansus ini diharapkan tidak hanya membahas kerugian negara akibat korupsi tata niaga timah, tetapi juga merumuskan langkah strategis untuk mengembalikan hasil rampasan kejahatan tambang kepada masyarakat.

Ketua DPRD Babel menyampaikan bahwa langkah ini akan menjadi prioritas, mengingat urgensi penyelesaian kasus korupsi tambang yang telah lama menghambat potensi pembangunan di Bangka Belitung.

“Pansus ini akan bekerja secara intensif untuk memastikan hak masyarakat Bangka Belitung tidak lagi terabaikan,” ungkapnya.

Pengelolaan Dana untuk Kesejahteraan Masyarakat

Dana Rp271 triliun yang disebutkan FBBM dinilai memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan di Bangka Belitung. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah prioritas utama yang disuarakan FBBM dalam tuntutannya.

Para pemerhati lingkungan dan ekonomi di Bangka Belitung pun turut mendukung langkah ini. Mereka menilai bahwa pengembalian dana tersebut bukan hanya soal keadilan finansial, tetapi juga langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Langkah pembentukan Pansus Tata Kelola Timah di DPRD Babel diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan kompleks tambang timah.

Dengan dukungan berbagai pihak, harapan masyarakat Bangka Belitung untuk mendapatkan hak atas pengelolaan sumber daya yang berkeadilan kini semakin nyata. (Jsp)

Sumber: KBO Babel.

  • Penulis: rere ali amin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KI Babel Dorong KPU Belitung Perkuat Keterbukaan Informasi Lewat Visitasi E-Monev 2026

    KI Babel Dorong KPU Belitung Perkuat Keterbukaan Informasi Lewat Visitasi E-Monev 2026

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 0
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (Tanjung Pandan Belitung) – Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melanjutkan rangkaian kegiatan Visitasi Presentasi dan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 dengan mengunjungi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung di Tanjung Pandan, Selasa (4/8/2026). Kunjungan tersebut dilakukan setelah sebelumnya tim penilai melaksanakan visitasi ke Badan Pengawas Pemilihan […]

  • Indonesia di Era Prabowo–Gibran: Antara Harapan Besar, Tantangan Global, dan Ujian Geopolitik Dunia

    Indonesia di Era Prabowo–Gibran: Antara Harapan Besar, Tantangan Global, dan Ujian Geopolitik Dunia

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 1
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (Jakarta) ,–Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.Ketegangan geopolitik dunia, perlambatan ekonomi internasional, konflik kawasan Timur Tengah, hingga rivalitas Amerika Serikat dan China menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi Indonesia. Dalam kondisi tersebut, pemerintahan baru ini mencoba membangun citra sebagai pemerintahan yang kuat, cepat, nasionalis, dan […]

  • BPS Kabupaten Belitung Gelar Rilis Berita Resmi Statistik Terkait Perkembangan Indeks Harga Konsumen di Tanjungpandan

    BPS Kabupaten Belitung Gelar Rilis Berita Resmi Statistik Terkait Perkembangan Indeks Harga Konsumen di Tanjungpandan

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Luise P Herlambang
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Belitung, pjsbabel.com – Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung menggelar rilis berita resmi Statistik terkait perkembangan indeks harga konsumen di Tanjungpandan pada bulan Januari 2025. Senin (03/02/2025). Kepala BPS Kabupaten Belitung Baiq Kurniawati, SST, M, AK. Pada siang hari ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Salman Alfarisi, S.STP di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten dan […]

  • FPK Babel Gelar Qurban Idul Adha, Terima Bantuan Satu Ekor Sapi dari Polda Kep. Babel

    FPK Babel Gelar Qurban Idul Adha, Terima Bantuan Satu Ekor Sapi dari Polda Kep. Babel

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 0
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Dalam semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 H, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan pemotongan hewan qurban di Sekretariat FPK Babel, Jalan Gandaria 2, Pangkalpinang. Pada kegiatan tersebut, FPK Babel menerima bantuan satu ekor sapi qurban dari Polda Kepulauan Bangka Belitung. Hewan […]

  • Bupati Gresik Diminta Segera Tetapkan Jadwal Audiensi Klarifikasi APBD 2024

    Bupati Gresik Diminta Segera Tetapkan Jadwal Audiensi Klarifikasi APBD 2024

    • calendar_month Rabu, 31 Des 2025
    • account_circle rikky fermana
    • visibility 1
    • 0Komentar

    PJSBABEL.COM (GRESIK) — Pemerintah Kabupaten Gresik diminta segera menetapkan jadwal audiensi resmi menanggapi permohonan klarifikasi administratif atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024. Rabu (31/12/2025) Permintaan ini disampaikan menyusul belum adanya respons tertulis dari Bupati Gresik maupun pejabat terkait, meski surat permohonan telah diterima secara sah oleh Pemerintah Kabupaten […]

  • IDI Tegas Sebut dr. Ratna Dikriminalisasi, Peringatkan Ancaman Besar bagi Pelayanan Medis Nasional

    IDI Tegas Sebut dr. Ratna Dikriminalisasi, Peringatkan Ancaman Besar bagi Pelayanan Medis Nasional

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 0
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (JAKARTA) – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) akhirnya angkat bicara terkait perkara pidana yang menjerat dr. Ratna Setia Asih, Sp.A., M.Kes., dokter anak yang bertugas di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026), PB IDI secara tegas menyatakan bahwa dakwaan pidana terhadap dr. Ratna merupakan bentuk […]

expand_less