Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Lokal » Bangka Belitung » Majelis Komisioner Tolak Permohonan Edi Irawan, Pemprov Babel Dinyatakan Tak Langgar UU KIP

Majelis Komisioner Tolak Permohonan Edi Irawan, Pemprov Babel Dinyatakan Tak Langgar UU KIP

  • account_circle Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber
  • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
  • visibility 1
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANGKA BELITUNG Pjsbabel.com – Sengketa informasi publik antara Edi Irawan (Pemohon) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Termohon) akhirnya mencapai titik akhir. Jumat (20/6/2025).

Dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis (19/6/2025), Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung secara tegas menolak seluruh permohonan informasi yang diajukan oleh Edi Irawan.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Fahriani, S.H., M.H., C.Med, bersama dua anggota, Martono, S.TP., C.Med, dan Rikky Fermana, S.IP., C.Med.

Dalam putusannya, Majelis menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Babel sebagai pihak termohon telah memberikan data sesuai dengan kewenangannya, dan tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.

“Setelah melakukan musyawarah pada Senin, 16 Juni 2025, Majelis menilai permintaan informasi oleh Pemohon tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi unsur legalitas dan substansi,” ujar Fahriani saat membacakan amar putusan.

Majelis menekankan bahwa beberapa data tambahan yang diminta oleh Edi Irawan berada di luar penguasaan Pemerintah Provinsi.

Dalam hal ini, termohon tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang tidak berada dalam kendalinya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Selain itu, Edi Irawan juga dinyatakan tidak dapat membuktikan legalitasnya sebagai peneliti resmi yang berkepentingan terhadap data tersebut.

Majelis merujuk pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) UU KIP, yang mengatur bahwa permohonan informasi untuk kepentingan akademik harus disertai dokumen resmi, seperti surat tugas atau pengesahan dari institusi terkait.

“Tanpa bukti status formal sebagai peneliti atau pihak berwenang, permintaan informasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup,” jelas anggota Majelis, Martono.

Menanggapi putusan tersebut, Edi Irawan menyatakan keberatannya. Ia menilai keputusan tersebut tidak adil dan justru menutup akses masyarakat terhadap data penting yang berkaitan dengan tata ruang dan proyek pembangunan.

“Saya menolak putusan itu. Kalau seperti ini, semua pejabat dan konsultan proyek tata ruang bisa saja lolos dari pengawasan publik,” tegas Edi, alumni Universitas Bangka Belitung kepada jejaring media KBO Babel.

Edi menjelaskan bahwa tujuannya hanya untuk memperoleh data guna kepentingan akademik dan pendidikan masyarakat.

Ia menyayangkan proses permohonan informasi yang menurutnya lebih sulit bagi warga biasa ketimbang perusahaan besar yang punya kepentingan bisnis.

“Kalau masyarakat belajar dianggap tidak penting, sementara perusahaan bisa bebas akses data, lalu di mana keadilan informasinya?” ungkapnya.

Meski begitu, putusan Majelis Komisioner ini menjadi preseden penting dalam penguatan disiplin administrasi permohonan informasi publik.

Proses permintaan data tetap harus mengikuti tata cara formal agar hak akses informasi tidak menjadi alat tekanan atau disalahgunakan. (Red/pjsbabel)

  • Penulis: Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemendikdasmen Perluas Akses Pelatihan Pembelajaran Mendalam,  Koding dan AI bagi Guru

    Kemendikdasmen Perluas Akses Pelatihan Pembelajaran Mendalam, Koding dan AI bagi Guru

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 0
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (Jakarta, 9 Juli 2026) – Kesempatan guru Indonesia untuk meningkatkan kompetensi kini semakin terbuka. Jika selama ini pelatihan sering terkendala jarak, waktu, hingga biaya perjalanan, kini guru dari Sabang sampai Merauke dapat belajar langsung dari sekolah maupun rumah melalui Pelatihan Mandiri Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial (PM-KKA) yang tersedia di kanal Ruang […]

  • Ketika Rasa Keadilan Tertinggal, Keberanian Itu Tumbuh Sendiri

    Ketika Rasa Keadilan Tertinggal, Keberanian Itu Tumbuh Sendiri

    • calendar_month Minggu, 8 Mar 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 0
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) –Peristiwa di Desa Air Anyir menjadi bahan pembicaraan di banyak tempat. Di warung kopi, di pesan WhatsApp, bahkan di ruang-ruang diskusi yang lebih serius. Ketegangan antara masyarakat dan oknum Satgas bukanlah tontonan yang membanggakan. Tapi ia juga bukan kejadian yang berdiri sendiri. Bagi saya, kemarahan yang muncul bukan sekadar letupan sesaat. Ia seperti […]

  • PJS Kukuhkan Peran Nasional dalam Munas II dan Seminar Pers di Palu

    PJS Kukuhkan Peran Nasional dalam Munas II dan Seminar Pers di Palu

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber
    • visibility 1
    • 0Komentar

    SULAWESI TENGAH PJSBABEL.COM — Organisasi profesi pers Pro Jurnalismedia Siber (PJS) secara resmi menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-II dan Seminar Nasional bertajuk “Memperkuat Konsolidasi Pers Siber untuk Demokrasi dan Pembangunan Daerah, Menuju PJS sebagai Konstituen Dewan Pers”. Kegiatan prestisius ini berlangsung selama tiga hari, 13–15 Juli 2025, di Lawahba Hotel, Kota Palu, Sulawesi Tengah.Minggu (13/7/2025). […]

  • Dari Belinyu ke Panggung Profesional, Ahmad Nahwani Bicara Masa Depan Industri Hijau

    Dari Belinyu ke Panggung Profesional, Ahmad Nahwani Bicara Masa Depan Industri Hijau

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 0
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Konsep keberlanjutan dalam dunia industri bukan lagi sekadar wacana, melainkan menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan lingkungan global. Hal inilah yang ditegaskan oleh Ahmad Nahwani saat menjalani wawancara ujian Insinyur Profesional Utama (IPU) yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Jumat (24/4/2026). Pria kelahiran Belinyu, Kepulauan Bangka Belitung ini memaparkan sejumlah pendekatan […]

  • Kunker ke Beltim, Gubernur Hidayat Arsani Tegaskan Komitmen Pemprov Babel Perkuat Pendidikan & Tinjau Lahan Sekolah Unggulan Garuda

    Kunker ke Beltim, Gubernur Hidayat Arsani Tegaskan Komitmen Pemprov Babel Perkuat Pendidikan & Tinjau Lahan Sekolah Unggulan Garuda

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle Budiyanto
    • visibility 0
    • 0Komentar

    http://PJSBABEL.COM (MANGGAR) – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Kelapa Kampit, SMAN 1 Damar, dan SMA Unggulan Garuda di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) guna meninjau kondisi sarana dan prasarana pendidikan sekaligus memastikan berbagai program pemerintah di sektor pendidikan berjalan dengan baik. Dalam kunjungan pada Senin (15/6/2026), Gubernur didampingi […]

  • Nikolas Abraham Rumapea Dicari Polisi, Terlibat Kasus Pencurian Berat di Lubuk Besar

    Nikolas Abraham Rumapea Dicari Polisi, Terlibat Kasus Pencurian Berat di Lubuk Besar

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Admin Pjsbabel Pro jurnalis media siber
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Pangkalpinang Pjsbabel.com – Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung resmi menetapkan Nikolas Abraham Rumapea, Ketua Pemuda Batak Bersatu (PBB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kebun Sawit. Selasa (27/5/2025). Penetapan tersebut tertuang dalam surat DPO Nomor: DPO/10/IV/Res.1.8./2025/Ditreskrimum tertanggal 30 April 2025. Dalam surat yang […]

expand_less